PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini menyebabkan perekonomian terimbas besar. Terlebih setelah pemerintah melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang terus diperpanjang. Sebelumnya, PPKM level 4 dilaksanakan hingga 2 Agustus, kemudian diperpanjang hingga 9 Agustus, lalu diperpanjang lagi hingga 23 Agustus mendatang.
Ketua Umum Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Pekanbaru Rizky Bagus Oka mengatakan, cara bertahan di tengah pandemi ini bagi pengusaha adalah menutup usaha dan mengurangi jumlah karyawan, baik itu dengan merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). "Langkah bertahan yang bisa dilakukan pengusaha adalah tutup usaha dan mengurangi karyawan. Entah itu merumahkan atau PHK. Gelombang PHK itu sudah terlihat jelas,"ujar Oka, Rabu (11/8).
Ia mengatakan, di awal-awal penerapan PPKM saja, sebenarnya pengusaha itu sudah tidak untung lagi. Keputusan mem-PHK karyawan juga akan berbuntut panjang. Pasalnya, satu karyawan bisa jadi adalah tulang punggung keluarga, dengan memutuskan hubungan kerja, akan berimbas ke anggota keluarganya.
"Efeknya bisa ke lima atau lebih anggota keluarganya. Nah itu yang jadi efek dominonya. Pecat karyawan yang ini, rupanya yang kena satu rumah, pokoknya akan banyak yang kena. Urusannya jadi panjang," jelasnya.
Selain itu, dampak penurunan ekonomi tentu akan dirasakan. Mungkin dampaknya tidak langsung, namun beberapa tahun lagi. Bagaimana susahnya menaikkan ekonomi itu karena selama ini menjaganya agar stabil saja sudah susah, apalagi jika sudah turun maka akan susah menaikkannya.
"Dari kami fokusnya bagaimana pemerintah itu juga membayangkan bagaimana membantu pengusaha agar gelombang PHK ini tak terjadi. Seperti memberikan bantuan atau bagaimana solusi lainlah. Contohnya saja seperti program bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan yang Rp1 juta itu. Nah itukan meringankan. Bantuan-bantuan seperti itu salah satunya yang diharapkan,"sebutnya.
Oka menilai, saat ini pemerintah masih setengah-setengah dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah kebijakan menurunkan angka Covid-19 serta kebijakan di bidang ekonomi.
"Setengah ke ekonomi dan setengah lagi ke bagaimana masyarakat sehat. Jadi kalau memang pemerintah fokus ke ekonomi, PPKM ini pasti tidak ada dan laksanakan prokes ketat. Tapi kalau memang fokus ke kesehatan, ya ekonomi memang akan anjlok. Nah masalahnya pemerintah setengah-setengah. Kadang ke ekonomi, kadang ke kesehatannya. Nah itu yang membuat akhirnya blunder ke mana-mana," tegasnya.
Diharapkan pemerintah fokus untuk melakukan vaksinasi. Jika vaksinasi sesuai target tentu akan terbentuk herd imunity. "Kita kembali lagi ke ekonomi. Ketika sudah tidak ada regulasi-regulasi berat, pengusaha dan juga masyarakat secara perlahan akan kembali memulihkan ekonominya. Jadi dari kmai memang pemerintah saat ini fokus vaksin sajalah,"ujarnya.(anf)
