(RIAUPOS.CO) - Dari 12 kabupaten/kota di Riau yang mendapatkan alokasi dana bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, baru tiga daerah yang mengajukan berkas pencairan. Masih banyak daerah yang belum mengajukan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE mengatakan, ketiga daerah tersebut adalah Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Kuansing. Sedangkan daerah lainnya ada yang sudah mengajukan namun berkasnya tidak lengkap.
“Yang sudah ditransfer dananya karena sudah lengkap syaratnya baru tiga daerah, yakni Pekanbaru, Dumai dan Kuansing. Yang lain ada yang sudah menyerahkan, tapi ada persyaratan yang belum dilengkapi sehingga dikembalikan. Tapi ada juga yang sama sekali belum menyerahkan,” kata Indra.
Terkait hal tersebut, lanjut Indra, pihaknya sudah mencoba melakukan konfirmasi dengan daerah-daerah tersebut. Dari hasil konfirmasi tersebut, beberapa daerah ada yang belum menyelesaikan peraturan kepala daerahnya, sehingga belum bisa mengajukan pencairan.
“Ada beberapa kabupaten/kota yang masih belum menyelesaikan peraturan kepala daerahnya. Kemudian ada juga yang masih mempersiapkan syarat-syarat,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi, Dahrius Husin mengatakan, kabupaten/kota yang belum mengajukan kemungkinan ada data yang belum lengkap. Di mana sesuai aturan penerima BLT dari Pemprov sebesar Rp300 ribu per kepala keluarga (KK), harus by name by addres, termasuk nomor telepon. Dan penerima juga tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
“Untuk itu kami imbau kabupaten/kota dapat segera menuntaskan persyaratannya, sehingga dananya bisa langsung ditransfer. Karena Pemprov sudah menyiapkan anggarannya, tinggal mentransfer ke rekening kabupaten/kota yang sudah memenuhi persyaratan,” sebutnya.
Untuk diketahui, BLT yang sudah disiapkan Pemprov Riau untuk tahap pertama dan kedua bagi pemerintah 12 kabupaten/kota di Riau mencapai Rp191,603 miliar. Dana bantuan tersebut diperuntukkan bagi 212.893 kepala keluarga yang sudah didata sebelumnya oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Di mana satu kepala keluarga mendapatkan bantuan Rp 300 ribu.(kom)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
