PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masyarakat Riau masih banyak yang belum memiliki rumah. Setidaknya, kekurangan rumah di Riau mencapai 218.000. Selain pemerintah, pengembang juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Provinsi Riau Muhammad Amin mengatakan, ada 11,3 juta kekurangan rumah secara nasional. Di Riau kekurangan 218.000 rumah.
“Jumlah 218.000 ini, sesuai angka kebutuhan,” kata Muhammad Amin dalam kegiatan musyawarah daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Riau, Rabu (10/10) di Pekanbaru.
Dia menyebut, dalam pemenuhan kebutuhan rumah tersebut, diharapkan peran serta pengembang. Khususnya pengembang yang tergabung dalam Apersi Riau. “Ini adalah kewajiban bersama dalam menyediakan perumahan ini,” ujar dia.
Saat ini kata dia, perkembangan usaha properti di Riau cukup pesat. Terutama rumah bersubsidi. Meski demikian, kebutuhan rumah tersebut belum juga terpenuhi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan peranan investor dalam penyediaan rumah.
“Investor membantu berjalannya program pemerintah, yakni sejuta rumah. Peran swasta menjadi integrator stakeholder di Riau. Permintaan masih tinggi. 2016 saja daya serap mencapai 14.600 unit rumah,” ujar Amin.
Di samping itu, dalam pemenuhan kekurangan rumah tersebut, Pemprov Riau telah membuat program pengadaan rumah layak huni (RLH). Program ini sudah dimulai sejak 2017. Hingga saat ini, Pemprov Riau melalui Dinas PKPP Riau, telah membangun 4.057 unit RLH.
“Pada 2017, kita bangun 1.996 unit rumah. Tahun ini, ada 2.061 unit rumah yang sedang berlangsung pelaksanaannya. Ini sesuai dengan RPJMD 2014-2019, diprogramkan membangun 6.000 unit RLH. Di 2019 akan ada 2.000 unit lagi,” ujarnya.
RLH ini kata dia, diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan tidak memiliki rumah. Ada juga diberikan kepada masyarakat yang rumahnya tidak layak huni. Sebelum dibangun, dilihat juga status tanahnya. Dananya bersumber dari APBD Riau. Nilainya antara Rp55 juta hingga Rp60 juta.
“Rumah yang tidak layak huni ini, dominan berada di wilayah pesisir Riau. Yakni di Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Inhil. Kalau di perkotaan mungkin lebih baik,” ujarnya.
Ketua Apersi Riau, Idham Chalik Harahap mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan rumah, terutama rumah bersubsidi di Riau. “Tahun ini, kita punya target untuk mengadakan 5.000 unit rumah bersubsidi,” ujarnya.
Dia menilai, kebutuhan di Riau sangat tinggi. Khususnya di wilayah Pekanbaru dan Kampar. “Daya beli di tahun ini juga mengalami penurunan karena pelemahan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ditanya apakah melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, dia menyebut tidak terlalu mempengaruhi kepada pengembang. “Sementara ini, belum berpengaruh. Yang berhubungan dengan bahan-bahan impor, paling atap dan besi. Tidak begitu berdampak lah,” ujarnya.(dal)
