PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Salah satu masalah menahun dan menjadi persoalan klasik di Pemerintah Provinsi Riau adalah persoalan aset yang banyak tidak terdata dengan baik. Sehingga amat banyak aset Pemprov Riau yang hilang pengawasan, bahkan disalahgunakan oleh oknum yang tidak berhak.
“Kami kira langkah dan tahapan yang sudah dimulai oleh Gubernur Riau sudah sangat tepat. Memang harus ada sikap tegas dari pimpinan daerah.Karena itu semangat ini harus diwujudkan secara teknis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Riau, “ kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Zufra Irwan SE Selasa (9/7) di Pekanbaru.
Menurut Ketua KI Riau, salah satu langkah penting yang semestinya dilakukan BPKAD adalah segera mewujudkan transparansi informasi aset daerah. “ Baik aset bergerak maupun tidak, berupa tanah maupun rumah dinas dan jabatan, termasuk kendaraan. Harus tega tidak perlu euh pakeuh,” Zufra.
Ditegaskan Zufra, dalam upaya penertiban aset yang diketahui sumber dananya adalah APBD, Pemprov Riau memang harus segera bersikap tegas. ’’Sudah saatnya tidak lanjut penangan aset bagi yang tidak berhak ke kepolisian, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), publis saja secara terbuka kalau tidak bisa persuasif,” tutur Zufra.
Dijelaskan Zufra, tidak saatnya lagi oknum-oknum main kucing-kucingan dengan aset pemerintah yang bukan jadi hak mereka. Karena itu, Ketua KI Riau sangat mengapresiasi langkah cerdas dan strategis yang dilakukan oleh Kaban BPKAD Prov Riau yang saat ini tengah mempersiapkan program transparansi aset pemerintah.
‘’Program Riau Elektronik Sistem Aset Manajemen (RESAM) yang saat ini sedang dimatangkan oleh Kepala BPKAD Riau semestinya dapat dukungan oleh semua pihak untuk segera diwujudkan. Jika ini bisa dijalankan akan sangat luar biasa, transparansi aset akan segera terwujud di Riau. Bahkan Riau akan bisa dicontoh oleh daerah lain,” ujar Zufra.
Satu hal yang tak kalah penting, demikian menurut Zufra, tidak hanya soal aset, transparansi insya allah akan menyelamatkan aparatur dari tindakan mal administrasi dan nepotisme.
‘’Yakinlah jika udah transparan aparatur akan terhindar dari jerat hukum dan korupsi. Lebih dari itu jika pengelolaan aset ini udah transparan, akan membuat Pemprov Riau lebih baik dan dipercaya oleh rakyat. Kami dapat informasi Kaban BPKAD Riau akan membawa Program RESAM ini di seminar Diklat di Jakarta. Inikah langkah cerdas dan cemerlang untuk kebaikan daerah,” tutup Zufra.(ose/sol)
