(RIAUPOS.CO) -- Sejumlah masyarakat Desa Balai Raja, Kabupaten Bengkalis mendatangi Komisi I DPRD Riau. Dalam kesempatan itu, masyarakat mengadukan nasib pembebasan lahan yang dimiliki untuk pembangunan tol Dumai-Pekanbaru. Di mana masyarakat merasa nilai yang ditawarkan pemerintah belum sebanding dengan nilai tanah. Maka dari itu, masyarakat meminta agar DPRD Riau bisa memfasilitasi keluhan tersebut agar mendapatkan titik terang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau Taufik Arrakhman kepada Riau Pos, Selasa (9/7). Ia menceritakan, kedatangan masyarakat ke Komisi I berlangsung pada Rabu (3/7) lalu. Pada kesempatan itu masyarakat menumpahkan segala unek-unek yang dimiliki kepada DPRD.
“Pada intinya masyarakat Balai Raja sangat mendukung adanya pembangunan tol Dumai-Pekanbaru. Namun memang masyarakat ingin nilai pembebasan lahan disesuaikan. Jika mengacu pada nilai yang ditawarkan masyarakat menilai itu cukup rendah,” sebut Taufik.
Politisi Gerindra itu melanjutkan, bahwa pada jadwal rapat itu sebetulnya tim apresal proyek juga diundang. Namun tidak bisa hadir. Sehingga Komisi I harus kembali menjadwalkan ulang rapat bersama tim apresal.
Tujuannya adalah untuk meminta keterangan secara jelas mengenai tuntutan warga Balai Raja tersebut. Sehingga informasi yang didapati dewan tidak hanya sebelah pihak saja. “Tentu kami juga harus mendengarkan kedua belah pihak. Kami minta keterangan apresalnya. Kemudian meminta dasar penghitungan pembebasan lahan tersebut. Biar enggak ada simpang siur,” ucapnya.
Ia memastikan bahwa DPRD, khususnya Komisi I bakal memfasilitasi keluhan masyarakat Balai Raja tersebut. Bila memang nilai pembebasan lahan tidak sepadan, maka pihaknya meminta agar ada penghitungan ulang yang lebih rinci. Sehingga proyek pembangunan tol Dumai - Pekanbaru bisa segera rampung sesuai yang diharapkan. Kemudian bisa segera bisa dinikmati masyarakat Riau dalam bepergian antara Dumai menuju Pekanbaru.(adv)
