JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota DPR RI fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat mengecamtindakan represif yang dilakukan oleh tim terpadu pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City terhadap masyarakat Rempang dan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

“Kami fraksi PKS DPR RI menyatakan sikap, pertama, mengecam tindakan aparat yang represif dan meminta agar semua aparat menahan diri,” kata Syahrul Aidi Maazat pada Rapat Paripurna DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (12/9).

Legislator dari daerah pemilihan Riau II itu dengan tegas meminta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas pelanggaran SOP yang dilakukan oleh anggotanya dan meminta pemerintah menjamin pengobatan masyarakat yang terluka yang menjadi korban tragedi ini.

“Kami meminta untuk membebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang humanis,” tegasnya.

Terakhir dia meminta pemerintah menghentikan sementara proyek ambisius tersebut dan mengkaji ulang sampai hak-hak masyarakat yang terdampak terpenuhi. “Kami meminta pemerintah mengehentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terpenuhi dan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang,” tegasnya lagi.

Alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu mengulang ucapan Presiden Jokowi pada rapat Kabinet 2019 lalu, ia mengatakan bahwa ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum.

“Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya maka cabut izinnya siapapun pemiliknya, begitu tanggapan bapak Jokowi,” ujarnya.(yus)