RIAU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau baru saja melantik ratusan pejabat eselon III dan IV baru-baru ini. Namun, pelantikan yang dipimpin Wakil Gubernur Riau Edy Natar tersebut menuai kontroversi. Seperti banyaknya pejabat yang memiliki kualifikasi, justru di non jobkan.
Ditambah soal jumlah pegawai dari daerah yang diangkat menjadi pejabat. Terakhir ada juga isu banyaknya pejabat yang merupakan kerabat dari pimpinan di Pemprov Riau.
Atas kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut kepatutan pejabat yang dilantik.
Hal itu dikemukakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau Agung Nugroho kepada Riau Pos, Kamis (9/1). Kata dia, usulan pembentukan pansus memang sudah berdatangan dari beberapa fraksi.
"Memang beberapa fraksi ada mengusulkan supaya ini diusut. Karena setelah pelantikan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Mengapa pejabat yang memiliki kompetensi tapi justru non job, banyaknya pejabat dari daerah. Ditambah ada isu yang dilantik merupakan sanak saudara pimpinan yang menjabat," sebut Agung.
Diakui dia, rencana pembentukan pansus memang baru sebatas usulan. Nantinya, melalui paripurna, dewan akan meminta usulan dari fraksi dimasukan secara resmi. Sehingga para wakil rakyat bisa membuat agenda secara khusus. Sejauh ini, dikatakan dia, permintaan pembentukan pansus sudah disampaikan secara lisan kepada pimpinan.
"Kenapa ini penting, karena kan menyangkut kinerja pemerintah dalam menjalanlan APBD. Sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat, apakah pejabat yang baru saja dilantik memiliki kompetensi," paparnya.
Saat ditanya, kapan dewan akan melaksanakan rapat, dirinya menjawab akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan jika memungkinan akan dilaksanakan pada pekan depan. "Kemungkinan pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan," tambahnya.(gem)
Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru
