Silpa Rp900 M Diusulkan untuk Infrastruktur

Riau | Selasa, 09 Agustus 2022 - 10:43 WIB

Silpa Rp900 M Diusulkan untuk Infrastruktur
Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu (ISTIMEWA)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 diketahui mengalami sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Tak tanggung-tanggung. Berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Riau, jumlahnya mencapai Rp900 miliar lebih dan hampir Rp1 triliun. Dari perencanaan, uang tersebut bakal dimasukan ke dalam APBD Perubahan tahun 2022.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu kepada Riau Pos, Senin (8/8). Dikatakan dia, percepatan pembangunan di Provinsi Riau memang sangat diperlukan. Apalagi dua tahun belakangan, keuangan daerah diketahui mengalami defisit akibat terkuras ke penanganan pandemi Covid-19.


Dengan adanya silpa yang hampir mencapai Rp1 triliun, diharapkan dapat difokuskan pada anggaran pembangunan.

"Sekarang kita minta agar betul-betul digesa. Seperti APBD 2021 yang sudah di audit BPK itu Rp900 miliar lebih, hampir Rp1 triliun silpa. Rencananya nanti digunakan untuk perubahan APBD 2022 yang sebentar lagi kita terima rancangannya dari provinsi. Kita berharap prioritasnya kepada infrastruktur," ucap Manahara.

Diakuinya, memang di APBD Perubahan untuk pelaksanaan program yang sifatnya lelang, tidak bisa dilakukan mengingat waktu yang cukup singkat. Namun masih banyak program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dengan mekanisme penunjukan langsung.

Seperti semenisasi, hingga pembangunan infrastuktur lain yang nilainya kurang dari Rp200 juta. "Mana yang bisa ditempuh dengan gerak cepat, misalnya semenisasi pemukiman lingkungan. Itu dibutuhkan juga. Baru pada murni 2023 difokuskan kepada pembangunan infrastruktur yang lelang," sarannya.

Saat ditanya apakah Pemprov Riau sudah mengajukan rancangan APBD Perubahan atau KUA-PPAS perubahan, Manahara menyebut sampai saat ini DPRD Riau belum menerimanya. Seharusnya menurut dia, untuk APBD Perubahan Pemprov Riau sudah menyerahkan rancangan dimaksud pada Juli lalu.

"Belum ada kami terima. Seharusnya kan itu Juli sudah masuk ya. Mudah-mudahan bisa secepatnya untuk menggesa program yang masih tertinggal," pungkasnya.(lim)

Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook