PEKANBARU(RIAUPOS.CO) - Dana pencegahan kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) yang diusulkan Dewan dalam bentuk program mitigasi dan pencegahan karlahut sebesar Rp23 Miliar di APBD murni 2016, ditolak Pemprov Riau. Penolakan Pemprov tersebut sangat disayangkan dan membuat kecewa Pimpinan DPRD Riau.

Seperti yang disampaikan, Noviwaldy Jusman, Wakil ketua DPRD Riau yang mengatakan, munculnya titik api sekarang ini disebabkan konsekuensi dari Pemprov Riau yang tidak memenuhi permintaan dewan agar dilakukannya program mitigasi dan sosialisasi, serta kampanye upaya pencegahan dan patroli karlahut APBD 2016 ini.

Menurut Politisi partai Demokrat ini, upaya pencegahan karlahut lebih baik dari upaya penanggulangan. Masyarakat melalui program mitigasi dan pencegahan karlahut harus diberikan pemahaman, dan menggerakan dari Babinsa yang bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, dan mereka yang dianggap tokoh di lingkungannya.

"Upaya pencegahan karlahut bisa masuk melalui Babinsa. Pemprov harus memberikan Babinsa pendampingan, ada pula tim patroli untuk menangkap oknum yang membakar lahan dan Pempov Riau harus memberikan mereka semua anggaran agar lancar kerja mereka mencegah karlahut lebih lancar," jelasnya.

Disampaikan juga oleh politisi Dapil Kota Pekanbaru ini, dewan telah meminta anggaraan mitigasi itu sebesar Rp23 Miliar, dengan alasan sudah ada anggaran Rp123 Miliar.

"Setelah dicek, programnya tidak tepat sasaran untuk pencegahan karlahut, sementara program canal blocking belum jalan karena APBD belum bisa cair," paparnya.

Untuk itu, pihaknya akan tetap menganggarkan dana penanggulangan karlahut tersebut di APBD selanjutnya, dengan harapan tidak ditolak kembali oleh pihak Pemprov.

"Kami akan memprioritaskan anggaran mitigasi itu nantinya di APBD-P atau murni tahun depan, karena anggaran itu sanngat dibutuhkan untuk pencegahan karlahut," tutupnya.

Laporan: Doni Afrianto

Editor: Hary B Koriun