PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah terus menguatkan kerja sama antar Indonesia dengan Malaysia bersama empat provinsi, Riau, Kepri, Johor dan Melaka. Disebut Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) yang sudah memasuki sidang ke-14 di Johor, digelar awal Desember pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tentang kapal Roro Dumai-Melaka yang kerap digaungkan, tidak dibahas lagi.
Dikarenakan, hingga kini pihak kerajaan Malaysia belum kunjung menindaklanjuti poin tersebut setelah beberapa kali pembahasan. Sehingga agar tidak berlarut-larut, maka program transportasi tersebut tidak lagi menjadi prioritas pembahasan. Demikian disampaikan Kepala Disperindag Riau M Firdaus yang menghadiri pertemuan Sosek Malindo ke-14.
‘’Untuk kertas kerja pertama mengenai ekonomi selama ini kita selalu mengusulkan Roro, tapi tidak ada tindaklanjut oleh pemerintah kerajaan Malaysia. Juga dibahas media pertemuan bilateral lain antara Indonesia dan Malaysia (IMT-GT), tapi tidak membuahkan hasil, jadi sementara tidak dibahas,’’ ungkap Firdaus saat berbincang dengan Riau Pos, Senin (7/12).
Didampingi Kadishub Riau Rahmad Rahim pada pertemuan Sosek Malindo kemarin, diceritakannya merupakan tindak lanjut pertemuan tim teknis yang telah dilakukan di Pekanbaru, September lalu. Intinya dalam kesempatan tersebut menyetujui bahwa hal-hal yang perlu atau tidak dikerja samakan kegiatan yang ada di empat kawasan, Riau, Kepri, Johor, dan Melaka.
Dari hasil sidang tersebut jelasnya, membahas tiga kertas kerja ekonomi yang terdiri dari perdagangan dan investasi. Kemudian kertas kerja sosial budaya, dan ketiga kertas kerja perbatasan dan keselamatan.
Kemudian dari sisi Sosbud, Pemprov Riau menginginkan ada iven besar yang diadakan setiap wilayah tiap tahun. Di mana 2016 akan ada Sail Karimata dan akan menjadi host atau tuan rumah adalah Kepri. Kemudian selanjutnya pada 2017 Melaka yang menjadi tuan rumah. Pada 2018 Riau menjadi tuan rumah dengan iven berbeda lainnya.
Sementara itu untuk kertas kerja perbatasan dan keselamatan, lanjutnya sudah terjalin hubungan pemantauan wilayah perbatasan. ‘’Melalui Police Marine, antara instansinya sudah ada kerja sama, meluruskan dan melanjutkan kesepakatan, jadi penyelundupan bisa dicegah. Karena banyak barang masuk dari pelabuhan tikus ke Riau, tentu diharapkan barang ilegal agar bisa diminimalisir masuk,’’ harapnya.(egp)
