PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hingga saat ini masih melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2023. Ditargetkan, pembahasan APBD tersebut akan selesai pada Oktober 2022 ini.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, saat ini pembahasan APBD Riau masih terus dilakukan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah selesai dibahas di TAPD, baru selanjutnya akan dibahas di Banggar DPRD Riau.
"Kami targetkan Oktober ini paling lama APBD Riau tahun 2023 In Sya Allah sudah selesai," kata SF Hariyanto.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk APBD Riau 2023 diprediksi sedikit mengalami peningkatan dibandingkan APBD Riau tahun ini Rp8,65 triliun.
"APBD Riau 2023 prediksi kita lebih kurang Rp8,9 triliun, naik dari APBD tahun 2022 sebesar Rp8,6 triliun," sebutnya.
Sementara itu, untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang APBD Perubahan Provinsi Riau tahun anggaran 2022, telah disahkan menjadi Peraturan Paerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Perda APBD P 2022 tersebut disahkan dalam rapat paripurna di DPRD Riau, Kamis (29/9) lalu.
Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan, proyeksi pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp8,65 triliun, kemudian setelah perubahan menjadi Rp8,93 triliun.
"Terdapat peningkatan sebesar Rp275,9 miliar yang diperoleh dari dana transfer, pendapatan asli daerah, dan pendapatan hibah," katanya.
Sementara itu, pada belanja daerah sebelumnya sebesar Rp8,65 triliun menjadi Rp9,79 triliun. Belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp1,13 triliun.
"Sedangkan penerimaan pembayaran daerah dalam rangka perubahan APBD tahun anggaran 2022 bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp983,9 miliar," jelas Wagubri.
Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Riau 2022, Edy Nasution menyebut langkah berikutnya akan segera sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
"Kita berharap evaluasi yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diselesaikan dalam waktu yang secepatnya, sehingga proses pembangunan di daerah kita dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sementara untuk APBD murni 2023 saat ini masih tahap penyusunan di TAPD," ujar Wagubri.(sol)
