PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, bantuan perlindungan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat Riau yang terdampak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan juga akibat inflasi.
“Dari hasil pembahasan sementara kami, Pemprov Riau menyediakan anggaran untuk bantuan perlindungan sosial sebesar Rp7 miliar,” katanya, Selasa (6/9).
Lebih lanjut dikatakannya, anggaran Rp7 M tersebut diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 2 persen. “Anggaran Rp7 miliar itu disiapkan untuk tiga bulan. Untuk besarannya yang akan diterima masyarakat sedang dibahas,” ujarnya.
Berapa jumlah masyarakat Riau yang akan menerima bantuan perlindungan sosial tersebut? Menurut Sekdaprov Riau, pihaknya masih melakukan pendataan karena bantuan yang diberikan Pemprov ini akan mengakomodir masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
“Untuk siapa saja penerimanya masih didata. Yang jelas yang tidak menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti tukang ojek, pelaku jasa transportasi, dan lainnya yang terdampak kenaikan harga BBM dan inflasi,” sebutnya.
Sebelumnya, Gubenur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, dari hasil rapat virtual yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diminta untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM dan juga inflasi yang terjadi saat ini.
Dijelaskan Gubri, meskipun akan diadakan bantuan perlindungan sosial, kegiatan tersebut tidak akan mengganggu postur APBD Riau karena sumber bantuan tersebut akan diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Biaya Tak Terduga (BTT).
“Malah nanti kalau tidak diberikan, anggaran kita bisa dipotong oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun untuk besarannya dan siapa saja yang berhak menerima, pihaknya masih harus mendata terlebih dahulu. Pasalnya, saat ini pemerintah pusat juga sudah mulai memberikan bantuan juga.
“Untuk gambaran bantuan dari pemerintah daerah dicontohkan bisa diberikan kepada tukang ojek, nelayan dan beberapa sektor lainnya yang terdampak. Atau yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat,” sebutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubri juga mengimbau kepada masyarakat terutama pedagang untuk tidak serta merta menaikkan harga bahan pokok yang tidak ada kaitannya dengan kenaikan harga BBM. Karena itu, pihaknya bersama Polda Riau akan melakukan pengawasan harga bahan pokok di pasaran.
“Kalau tidak ada kaitannya dengan harga BBM tapi harga bahan pokok dinaikkan, ini akan kita awasi. Kalau alasannya transportasi, tentu ada batasannya kenaikannya,” tegasnya.
BSU untuk 5 Juta Pekerja Cair Pekan Ini
Sementara itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) telah menyerahkan data calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Selasa (6/9). Itu menjadi sinyal bahwa bantuan sosial Rp600 ribu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) segera cair.
Jumlah data yang diserahkan BPJAMSOSTEK tercatat sebanyak 5.099.915. Artinya, masih 30 persen dari jumlah penerima eligible sekitar 14,6 juta, sebagaimana disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. "Tadi (kemarin, red) baru saja menandatangani berita acara penyerahan data tahap 1. Kami berupaya agar data yang sudah disampaikan segera disalurkan," terangnya dalam temu media di kantor Kemenaker, kemarin.
Data yang telah diterima harus dilakukan skrining ulang untuk dipadankan dengan data ASN, TNI, Polri, serta penerima program kartu prakerja dan PKH. Targetnya, data selesai hari ini. Selanjutnya, Kementerian Keuangan bakal langsung menyampaikan dana BSU ke bank penyalur seperti BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI.
Kemudian, dari Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu langsung disampaikan kepada pemegang rekening. "Tidak mampir ke Kemenaker. Jadi, langsung ditransfer. Mudah-mudahan hari Jumat bisa disalurkan ke penerima," ungkapnya.
Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 10/2022, tidak semua pekerja bisa menerima BSU. Hanya mereka yang merupakan WNI dengan kepemilikan NIK, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) hingga Juli 2022, bukan ASN/TNI/Polri, dan memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta atau senilai upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang bisa mendapatkannya.
Terkait sisa kuota 1,3 juta, Ida mengaku akan mengembalikan dana ke Kemenkeu jika kuota tidak terpenuhi hingga 16 juta. Sebab, penyaluran dilakukan berdasar permenaker yang ada. "Kalau data yang eligible itu lebih sedikit setelah ada pemadanan, uangnya kami akan kembalikan ke Kemenkeu," tegasnya.
Selain Bank Himbara, tahun ini PT Pos Indonesia juga diikutsertakan dalam penyaluran BSU. Menurut Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, teknis penyaluran lewat PT Pos tak jauh berbeda dengan yang dilakukan perusahaan pelat merah itu ketika ditugaskan untuk menyalurkan bansos oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Artinya, dana akan diantar ke alamat penerima atau bisa diambil ke kantor pos terdekat.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) telah disalurkan di 445 kabupaten/kota. Penyaluran diharapkan bisa lebih cepat karena 18,469 juta KPM (keluarga penerima manfaat) sudah terdata di PT Pos Indonesia. "Sekarang kami siapkan juga 1,85 juta data. Sedang kami godok bersama PT Pos karena ini menyangkut penerima di daerah-daerah sulit atau rawan," ucapnya.
Pihaknya pun menyiapkan skenario pengiriman. Misalnya, menyewa helikopter untuk menjangkau daerah-daerah terpencil itu. "Karena daerah terpencil seperti pegunungan ini nggak bisa diakses untuk darat," ujarnya. (sol/jpg)
