PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- PASIEN penderita virus corona (Covid-19) di Riau kembali bertambah. Saat ini total pasien positif corona di Bumi Lancang Kuning menjadi 12 orang. Satu orang di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan negatif, sedangkan 11 lainnya masih menjalani perawatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, tambahan pasien positif tersebut adalah warga Kabupaten Kampar berinisial S (42). S merupakan pasien positif corona kedua dari Kampar.
"Pasien positif corona atas inisial S tersebut saat ini sudah dirawat dan diisolasi dirumah sakit di Pekanbaru," kata Mimi.
Dengan adanya penambahan pasien positif corona tersebut, ujar Mimi, pihaknya bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat serta pihak kepolisian untuk melakukan tracking kontak dengan siapa saja pasien tersebut pernah melakukan kontak langsung.
"Hal ini penting untuk mengetahui apakah ada orang lain yang juga terkena virus corona, namun belum dilakukan perawatan," jelasnya.
Sementara itu, sebanyak 71 orang yang masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP) karena mengalami gejala seperti penderita virus corona, dinyatakan sehat dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Diketahuinya ke-71 PDP tersebut sehat setelah hasil swab yang dikirimkan ke Litbangkes hasilnya negatif.
"71 orang PDP sudah keluar hasil uji swab-nya dan dinyatakan negatif, mereka juga sudah diperbolehkan pulang," kata Mimi.
Lebih lanjut dikatakannya, sedangkan untuk PDP yang masih dirawat dan menunggu hasil uji sampel swab masih ada sebanyak 87 orang. Mereka saat ini dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Riau.
"Sedangkan untuk orang dalam pemantauan (ODP) total jumlahnya ada 23.511. Yang sudah selesai menjalani pemantauan 3.848. Jadi yang masih berstatus ODP sebanyak 19.663 orang," jelasnya.
Untuk para tenaga medis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau Indra SE telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20,9 miliar yang diperuntukkan sebagai insentif tenaga medis. "Dana insentif yang disiapkan Pak Gubernur itu untuk tenaga medis. Baik dokter, perawat, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya yang terlibat penanganan pasien corona," sebutnya.
Indra merincikan, anggaran Rp20,9 miliar tersebut yang diperuntukkan untuk insentif dokter sebesar Rp7,7 miliar. Kemudian perawat, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang lainnya yang terlibat penanganan pasien corona sebesar Rp13,2 miliar. "Untuk rincian setiap tenaga medis itu di Dinas Kesehatan, kami hanya menyiapkan anggarannya. Dan anggaran itu perhitungannya untuk insentif tenaga medis selama tiga bulan. Yakni Maret, April, dan Mei," jelasnya.
Pemkab Meranti Belum Berencana Ajukan PSBB
Walupun jumlah ODP menempati posisi tertinggi di Riau, namun Pemkab Kepulauan Meranti belum berencana memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam PP, PSBB bisa diusulkan kepala daerah, menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepulauan Meranti Fahri Skm kepada Riau Pos mengungkapkan jika mereka belum mau ikut-ikutan mengajukan pembatasan sosial berskala besar seperti beberapa daerah lain.
Pertimbangan mereka, keberadaan Covid-19 Kepulauan Meranti belum terlihat secara pasti. Terlebih saat ini, tidak seorang pun pasien dari daerah tersebut dinyatakan positif, sehingga ia menilai masih terkendali. Seperti diketahui saat ini Senin (6/4/20) siang, terdata sebanyak 4.436 jiwa berstatus sebagai ODP. Dari jumlah tersebut 1.105 di antaranya telah dipantau, dan 3.358 masih dalam tahap proses pemantauan.
"Memang ODP banyak, tapi tak menunjukkan gejala. PDP dua tapi telah dinyatakan negatif. Belum seorangpun warga asal Meranti dinyatakan positif Covid-19. Jadi menurut kami belum ada niat kami lakukan itu," ujarnya.
Walaupun demikian mereka telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi wabah tersebut menyebar di Kepulauan Meranti. Beberapa langkah tersebut mulai dari meliburkan aktivitas belajar mengajar di seluruh sekolah, imbauan dalam menghindari kerumunan serta telah melakukan pengawasan dan pendataan di pintu masuk. Dengan demikian, menurutnya apa yang dijalankan saat ini tinggal diteruskan saja.
"Selain itu kami juga tengah mempersiapkan ruang isolasi. Selain di RSUD, dan seluruh puskemas, kami juga akan memperdayakan BLK dan Mapolres lama. Estimasi sementara jumlah ruang isolasi akan mampu menampung 60 unit bed," ujarnya.
1.446 Unit Rapid Test Bantuan dari Pusat
Total sebanyak 1.446 unit rapid test kit bantuan dari pusat melalui Pemprov Riau telah diterima Kabupaten Bengkalis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 unit telah dipergunakan oleh tim medis untuk melakukan rapid test Covid-19 kepada warga Bengkalis dari Malaysia yang turun di pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL).
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, dr Ersan Saputra melalui Sekretaris Dinas Kesehatan, Imam Subchi kepada wartawan, Senin (6/4). "Dari 1.446 rapid test kit ini, sebanyak 1.406 buah untuk Dinas Kesehatan dan 40 buah untuk RSUD Bengkalis," ujarnya.
Selanjutnya, dari 1.406 buah untuk Dinas Kesehatan, sambung Imam Subchi, sebanyak 220 unit telah dipergunakan untuk rapid test kit Covid-19 warga Bengkalis yang pulang dari Malaysia melalui Tanjung Balai Karimun. Dikatakan, rapid test Covid-19 kepada seluruh penumpang hanya dilakukan pada hari Senin (30/3) yaitu sebanyak 186 orang. Pada hari-hari berikutnya hanya dilakukan pada penumpang yang menunjukkan gejala demam.
"Totalnya terpakai 220," ulangnya lagi.
Sedangkan sisanya sebanyak 1.186, sambung Imam Subchi, didistribusikan ke seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Bengkalis. Adapun rapid test kit yang ada di puskesmas ini akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan Covid-19 pada ODP karantina mandiri yang mempunyai gejala, kemudian para petugas kesehatan di puskesmas dan petugas lapangan. “Berapa jumlah rapid test yang didistribusikan ke setiap puskesmas datanya saya tidak hafal, tapi memang tidak sama. Jumlah ODP yang ada di setiap kecamatan juga menjadi bahan pertimbangan kita dalam hal alokasi rapid test ini,” kata Subchi lagi seraya menambahkan kalau sampai saat ini dirinya belum mendapat laporan sudah berapa banyak rapid test kita yang dipergunakan oleh petugas puskesmas.(sol/esi/wir/ted)
