JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pengendalian dan penanggulangan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menelan biaya yang tidak sedikit. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Agus Wibowo mengatakan sekitar Rp2,5 triliun dana on call digunakan untuk itu.
"Paling banyak dihabiskan untuk operasi udara lebih kurang Rp400 miliar," kata Agus Wibowo.
Berdasarkan rekap distribusi dari BNPB, untuk Riau biaya penanganan dan penanggulangan bencana darat maupun udara sebesar Rp38.668.896.000 (Rp38, 6 miliar). Rinciannya untuk Lanud Roesmin Nurjadin Rp2.653.500.000 yang digunakan untuk peruntukan siaga darurat dengan masa pengajuan tahun 2018. Kemudian BPBD Riau menerima kucuran sebesar Rp1.102.420.000 yang diperuntukkan untuk siaga darurat, pembekalan darat, dan operasi darat.
Selanjutnya, kucuran dana tersebut juga diberikan ke Korem Wirabima Riau Rp15.933.123.00 untuk siaga darurat dan pembekalan karhutla dan juga distribusikan ke Korem yang berada di Riau untuk penanggulangan kebakaran hutan pada operasi darat. Polda Riau menerima Rp250 juta dan sisanya diterima oleh BPBD Kabupaten Indragiri Hilir yakni sebesar Rp722.150.000.
"Yang paling besar itu biayanya operasi udara. Seperti water bombing. Itu penyewaan helikopternya saja Rp200-300 juta per jam. Belum lagi buat TMC (teknologi modifikasi cuaca, red)," jelasnya.
Kepala BNPB RI Letjen TNI Doni Monardo ketika memberikan kuliah umum di Gedung Sultan Balia, FISIP Universitas Riau (Unri) juga mengakui hal itu. “Anggaran yang dikeluarkan sangat besar. Terutama untuk teknologi modifikasi cuaca dan water bombing. Besarannya saya tidak hafal, tapi nanti akhir tahun itu diketahui berapa besar anggaran dikeluarkan,” ujar Doni.
Sosialisasi Libatkan Mahasiswa
Di sisi lain Doni menyebut pencegahan karhutla di Riau tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Melainkan seluruh pihak, termasuk masyarakat. Dikatakan Doni, karhutla yang kerap terjadi akibat perilaku masyarakat. Untuk itu diperlukan komitmen mengubah perilaku masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. "Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemda, Polri, TNI, BPBD dan instasi lainnya. Semua pihak harus memberikan kontribusi, terutama mahasiswa dalam melakukan upaya pencegahan," kata Doni Monardo.
Peranan mahasiswa, papar Kepala BNPB, sangat penting dalam pencegahan karhutla dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, ujar Doni, pihaknya bakal memberikan bantuan anggaran bagi mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata (KKN) dengan tema pencegahan karhutla. "Ke depan, BNPB memberikan bantuan anggaran bagi mahasiswa KKN untuk melakukan sosialisasi pencegahan karhutla," papar Doni.
Selain itu, sebut Doni, pihaknya berharap pemda meminta kepada korporasi untuk memberikan akses pembelajaran bersama dalam pencegahan karhutla. “Kami harapkan kebijakan-kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan tersebut,” imbuhnya.
Sementara Gubernur Riau H Syamsuar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah cara mengatasi dan mencegah karhutla. Salah satunya, melakukan pemetaan daerah rawan karhutla dan memberikan bantuan alat berat yang diperuntukkan membantu dalam membuka lahan. "Di Riau, ada 75 kecamatan dan 188 desa rawan karhutla," kata Syamsuar.
Kemudian, lanjut dia, pihaknya akan melakukan inventarisir perizinan perkebunan dan penguasaan hutan di Riau. Selanjutnya, membuat kebijakan satu peta dengan tujuan untuk mengetahui berapa izin HGU, perkebunan dan mana lahan yang ilegal. "Kebijakan satu peta ini arahan dari pemerintah pusat dan dikawal langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.(yus/rir)
