PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - DPRD Riau melalui Komisi V yang membidangi kesehatan mengecam ketidakhadiran Satgas Covid-19 saat rapat dengar pendapat. Sejatinya dewan ingin membahas bersama mengenai penyebaran Covid-19 yang dinilai sudah semakin liar. Namun baik ketua satgas hingga jajaran tidak ada yang bersedia hadir satu orang pun. Hingga akhirnya dewan memutuskan dua opsi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati usai melaksanakan rapat yang dihadiri Wakil Ketua Hardianto, Ketua Komisi V Eddy Mohd Yatim serta beberapa anggota komisi lainnya, Rabu (5/5).
"Terus terang kami sangat kecewa ya. Aneh ketika DPRD mengundang Satgas Covid-19 untuk rapat bersama membahas penularan virus yang semakin tinggi, malah tidak hadir," ujar Ade.
Adapun dua opsi yang akan diambil oleh dewan di antaranya adalah menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur Riau dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak 2020 sampai dengan saat ini. Selanjutnya, dewan dikatakan Ade, juga mewacanakan opsi pembentukan pansus Covid-19.
Keputusan yang diambil dewan memang bukan tanpa dasar. Pihaknya menilai sama sekali tidak ada upaya terencana secara kompeherensif dan berkesinambungan dari tahun 2020 ke 2021 dalam mengatasi pandemi. Sehingga laju penyebaran virus tidak terkendali di Riau. Pihaknya juga mempertanyakan besaran anggaran hasil refocusing tahun 2020 sebesar Rp497 miliar.
"Penggunaan anggaran 2020 sama sekali tidak berdampak signifikan untuk tahun 2021. Kenapa? Ini menjadi tanda tanya besar. Anggaran sebanyak itu namun bisa dikatakan tidak ada hasil," imbuhnya.
Lebih lagi, lanjut dia, angka terkonfirmasi Covid-19 di bulan April ini sudah menyamai tingginya di bulan Oktober tahun lalu. Dengan angka kematian seribu orang lebih. Dengan data terkonfirmasi di atas, konsekwensinya sangat jelas. Yakni Riau akan kekurangan obat-obatan, kekurangan APD dan kekurangan alat kesehatan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyebut sangat setuju dengan opsi yang diambil Komisi V DPRD Riau. Nantinya, opsi yang mengemuka akan dibawa ke sidang paripurna untuk dibicarakan terkait langkah konkret yang akan diambil oleh dewan. Ia juga meminta agar Gubernur segera bersikap atas keresahan dewan saat ini. "Tentu keresahan ini bukan tanpa sebab. Bisa kita lihat penyebaran virus capai ranking 2 nasional. ICU penuh, rumah sakit kewalahan. Ini memang harus segera ditindaklanjuti dengan cepat dan terukur," pintanya.
Sementara Sekretaris Satgas Covid-19 Riau, Jendri Salmon Ginting ketika dikonfirmasi perihal tidak hadirnya pihaknya pada hearing di DPRD Riau mengatakanbahwa pada waktu yang sama, ada kegiatan dengan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait perbatasan.
"Ada acara dengan Kemendagri tentang perbatasan. Wakil sekretaris Satgas ada mewakili, Kadis Kesehatan," katanya
Kirim Sampel Swab WNA India untuk Teliti Varian Baru
Tim Satgas Covid-19 Riau sudah mengirim sampel swab warga negara asing (WNA) asal India yang diketahui positif Covid-19 setelah kapalnya berlabuh di Pelabuhan Dumai. Sampel swab tersebut dikirim untuk mengetahui apakah Covid-19 yang dialami WNA tersebut merupakan varian baru atau tidak.
Juru Bicara Tim Satgas Covid-19 Riau dr Indra Yovi mengatakan, sampel swab tersebut dikirim ke laboratorium di Jakarta. Karena untuk meneliti sampel swab apakah varian baru atau tidak, dipusatkan di Jakarta.
"Sampel swab-nya sudah kami kirim, baik itu sampel kapten kapal dan juga empat ABK-nya," kata Indra Yovi.
Saat ditanyakan kapan hasil dari laboratorium akan diketahui, menurut Indra Yovi hasilnya akan keluar cukup lama. Karena sampel yang diteliti cukup banyak dari beberapa daerah di Indonesia. "Kalau hasilnya belum tahu kapan akan keluar, karena yang diteliti banyak. Karena hanya terpusat di satu tempat," ujarnya.
Terkait kondisi para WNA asal India tersebut, Indra Yovi menjelaskan bahwa kapten kapal saat ini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Sementara para ABK, menjalani isolasi mandiri di atas kapal.
"Kalau kaptennya masih memerlukan perawatan khusus. Dia berada di ruang ICU. Tapi tidak menggunakan ventilator, hanya menggunakan oksigen tekanan tinggi. Sedangkan empat ABK, kondisinya stabil dan hanya perlu menjalani isolasi mandiri di atas kapal," jelasnya.
Dikatakan Indra Yovi, untuk mengawasi para ABK tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), karena para ABK tersebut berada di atas kapal laut. Namun demikian, kondisinya dilakukan pengecekan secara berkala.
"Kami koordinasi dengan KKP untuk memantau para ABK itu, karena mereka kan di atas kapal di tengah laut. Tapi tim kesehatan secara berkala melakukan pengecekan, kalau ada yang perlu perawatan maka akan dievakuasi," ujarnya.
Plt Kepala KKP Kota Dumai Amzal membenarkan keempat ABK tersebut melakukan isolasi mandiri di atas kapal yang berada di perairan Dumai. Mereka dipantau ketat oleh petugas dari KKP Dumai. "Ada empat ABK yang juga tertular. Mereka dipisahkan dengan ABK lainnya, agar ABK yang lain tidak tertular," ujar Amzal, Rabu (5/5).
Ia mengatakan keempat ABK tersebut merupakan warga negara India dan kondisi mereka tanpa gejala sehingga hanya dilakukan isolasi mandiri di atas kapal.(sol/hsb/nda)
