PEKANBARU (RIAUPOS.CO)------ Kondisi lubang jalan lintas Riau-Sumbar saat ini sangat dikeluhkan masyarakat. Pasalnya selain jumlah titik, kedalaman lubang jalan dinilai sangat membahayakan. Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau meminta Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) segera mengambil sikap. Dewan tidak ingin ada korban terlebih dahulu, baru jalan tersebut diperbaiki.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRD Riau Asri Auzar, Jumat (4/1). Ia menjelaskan soal jalan lintas Riau-Sumbar merupakan kewenangan pemerintah pusat. Termasuk sumber anggaran pembangunan, perbaikan hingga pemeliharaan.
“Memang itu merupakan tanggung jawab pusat. Dana itu kami tahu ada dana bersumber dari APBN,” ungkapnya.
Diakui dia, hingga kini sudah sering masyarakat memberikan laporan tentang kondisi jalan tersebut. Namun, pemerintah provinsi (Pemprov) sendiri dikatakan dia tidak bisa berbuat banyak.
“Terlebih pada musim hujan. Lubang yang dalam digenangi air. Masyarakat sebagai pengemudi tentu tidak melihat dan tidak tahu berapa kedalaman lubang karena digenangi air. Bisa saja menyebabkan kecelakaan,” tukasnya.
Lebih jauh disampaikan Asri, P2JN sendiri saat ini memiliki kantor wilayah di Sumatera Barat. Sehingga memang anggaran perbaikan maupun pemilihan jalan lebih banyak ke Sumbar. Meski begitu dirinya meminta agar masyarakat Riau tidak berkecil hati.
“Tapi sekali lagi, kami minta pemerintah pusat agar memperhatikan Riau. Karena memang apa yang telah diberikan pusat belum sebanding dengan apa yang telah Riau berikan,” tegas Legislator asal Rohul tersebut.
Sedangkan untuk jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab pemda, dikatakan Asri, pihaknya meminta pemprov agar segera melakukan eksekusi. Karena setelah disahkannya APBD 2019 maka seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan.
“Untuk program APBD sudah bisa segera dieksekusi. Kami minta masyarakat bersabar. Kami dewan pun akan selalu melakukan pengawasan dan memberi yang terbaik ke masyarakat,” tambahnya.(nda)
