PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Unesco berkomitmen untuk menggaungkan isu disabilitas dan inklusivitas yang menjadi bagian dari nilai-nilai strategis, dan mandat untuk mengarusutamakan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM), pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan, dan inklusi sosial.
Hal ini dikatakan perwakilan Unesco Jakarta Undral Ganbaatar dalam kegiatan penutupan training penelitian bagi difabel dan talkshow akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Indonesia, Senin (4/12/2023).
Dikatakan Undral, Unesco mengutamakan akses terhadap pendidikan yang berkualitas untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pendidikan inklusi menjadi penting untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas ini memiliki kesempatan yang setara, untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan.
''Pada tanggal 3 Desember kemarin, kita memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang menekankan pada dedikasi untuk mempromosikan hak-hak dan kesejahteraan kaum disabilitas di segenap aspek masyarakat dan
pembangunan, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai penyandang disabilitas pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya,'' ujar Undral.
Pada kegiatan menghadirkan empat narasumber yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Tri Nuke Pudjiastuti MA dengan topik membangun kolaborasi multipihak untuk isu disabilitas, PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Dr Ro’fah dengan topik peran stakeholders dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Ketua HWDI Riau Lianny Rumondor dengan topik gambaran umum dan implementasi kebijakan bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, Riau dan Kepala
Bappedalitbang Provinsi Riau yang diwakili Raja Juarisman dengan topik kebijakan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas di Provinsi Riau.
Selain empat narasumber hadir pula akademisi yakni Rektor Unilak Prof DR Junaidi SS MHum, Dekan FMIPA Umri Prasetya MSi, perwakilan Universitas Islam Riau (UIR), Kadissos Riau Tengku Zul Effendi SH MSi, Kadissos Pekanbaru H Idrus MAg. Sementara sebanyak 30 peserta berasal dari berbagai organisasi penyandang disabilitas di Riau.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Dr Tri Nuke Pudjiastuti MA menjelaskan, rencana aksi nasional (RAN) penyandang disabilitas (PD) terbaru tahun 2021, sebagai upaya operasionalisasi kebijakan yang berperspektif disabilitas.
Namun, perubahan paradigma peraturan dan kebijakan operasional tidak dapat dilakukan secara terpisah dari satu sektor ke sektor lainnya. Hal tersebut harus didukung oleh seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali.
Jumlah penyandang disabilitas mencapai 22,5 juta jiwa atau 5 persen dari total penduduk Indonesia (BPS, 2020). Upaya yang ada belum mampu mengubah stigma dan stereotip tersebut. Masih banyak tantangan yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik, dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, sebagai bagian dari mandat MOST-UNESCO, sangat mendesak untuk membuat peta jalan penelitian berperspektif disabilitas untuk
mendukung transformasi kebijakan dan implementasi kebijakan inklusif. Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian langsung untuk mencapai
kesetaraan, keadilan, dan pengarusutamaan disabilitas di masyarakat Indonesia.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau yang diwakili Raja Juarisman menjelaskan, ada tujuh sasaran strategis RAD penyandang disabiltas Riau yakni pendataan dan perencanaan inklusi, penyediaan lingkungan tanpa hambatan, perlindungan hak dan akses politik dan keadilan, pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas, perwujudan ekonomi inklusi, pendidikan dan keterampilan, akses dan pemerataan layanan kesehatan.
''Untuk mendapatkan akses layanan fasilitas publik (gedung pemerintahan, unit layanan) saat ini terdapat 24 gedung yang akses disabilitas dan 10 unit layanan,'' ujar Raja.
Dijelaskan Raja, dalam akses politik, saat ini terdaftar sebanyak 16.059 penyandang disabilitas sebagai DPT. Sedangkan dalam bidang pendidikan dan keterampilan, saat ini terdata 1.253 tenaga pendidik (di Kemenang 378 orang, provinsi 609 orang dan kabupaten/kota 266 orang). Sekolah inklusi terdapat 98 sekolah (23 di provinsi, 25 di kabupaten/kota, 50 dsekolah Kemenang dan 1 perguruan tinggi).
''Saat ini terdapat 173 layanan kesehatan inklusi. Ke depan ini akan ditingkatkan dengan mengajak seluruh stakeholder untuk ikut serta,'' ujar Raja.
Laporan: Henny Elyati (Pekanbaru)
Editor: E Sulaiman
