PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Riau, Mardalena Wati Yulia mengatakan, pihaknya masih memerlukan tambahan tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) pada 2023 untuk melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan lainnya.
''Keberadaan mereka sangat diperlukan karena sebagai petugas BKKBN berkedudukan di tingkat lini lapangan menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” katanya di sela acara Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan PBDKI (Pemutakhiran PK 2022 Perwakilan BKKBN Provinsi Riau di Pekanbaru, kemarin.
Dia mengatakan, selama 2022 kekurangan SDM PLKB di antaranya terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yang hanya tersedia dua PLKB ASN, juga di Kabupaten Pelalawan dan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan lainnya. Artinya pada 1.888 desa di Riau dengan ratio saat ini masih 1 PLKB membina dua atau tiga desa, idealnya adalah seorang PLKB hanya membina satu desa saja.
Kekurangan tenaga PLKB ini, katanya menyebutkan kalau dipenuhi melalui CPNS agak berat, sehingga Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo mecarikan peluang melalui seleksi penerimaan PPPK, yakni pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja dalam jabatan tertentu.
''Calon PPPK tetap melalui sistem rekrutmen berdasarkan ketentuan yang berlaku yang saat ini sebanyak 107 calon PPPK sedang menjalani proses pendaftaran yang harus melalui ujian administrasi menyerupai ujian ASN. Untuk pendaftarannya telah diumumkan secara terbuka,” katanya.
Ia menjelaskan, calon PPPK adalah tenaga yang memiliki pengalaman di bidang penyuluhan, pelayanan, menggerakkan, dan pengembangan program KB. Artinya PLKB yang saat ini berstatus honor namun berpendidikan sarjana bisa mendaftar untuk proses PPPK.
Melalui pengadaan tenaga PLKB lewat PPPK itu sekaligus diharapkan dapat mempercepat dukungan dalam menurunkan prevalensi stunting di Riau (22,3 persen) yang ditargetkan Presiden Jokowi sebesar 14 persen pada tahun 2024 itu.
''Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting Provinsi Riau berada pada angka 22,3 persen. Artinya posisi ini berada di bawah cakupan nasional yang berada pada angka 24,4 persen dan juga berada pada urutan ke-10 terbawah secara nasional,” katanya.
Untuk mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting itu maka BKKBN Riau tahun 2023, diperlukan penyederhanaan birokrasi yang sudah dirancang sejak 29 Desember 2022 itu atau meniadakan subkoordinasi namun dengan membentuk tim kerja yang lebih spesifik, fokus dan terinci lagi.(eca)
