PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Meski mengalami defisit anggaran, namun Pemprov Riau tetap ingin mempertahankan tenaga honorer dan tenaga harian lepas (THL). Untuk saat ini, pemprov memiliki 8.000 tenaga honorer dan THL.
Berbeda dengan Pemkab Rokan Hilir, yang memilih untuk merumahkan 12.000 tenaga honorer. Dirumahkannya tenaga honorer ini karena alasan kondisi keuangan tak sanggup menggaji mereka.
Pelaksanaan Tugas (Plt) Gubernur Riau H Wan Thamrin Hasyim menyebut, bahwa saat ini Pemprov Riau tengah mengamini defisit anggaran. Tapi, dia berupaya untuk mempertahankan tenaga honorer.
“Kalau kelapa itu bisa dipanjat, kenapa tidak. Kita panjat sama-sama, tapi kalau tak terpanjat lagi mau tak mau pengurangan honorer,” kata dia, kemarin.
Maksudnya, pemprov masih terus berupaya agar mempertahankan honorer itu. Tapi jika tak ada pilihan lagi, terpaksa dilakukan pengurangan.
Ribuan tenaga honorer tersebut, tersebar di sejumlah OPD, termasuk di sekretariat daerah Pemprov Riau. Dia tak ingin hal yang sama terjadi seperti di Rokan Hilir. Wan Thamrin berkomitmen kalau keuangan daerah stabil, tetap akan mempertahankan ribuan honorer tersebut.
“Mudahan-mudahan Pemprov Riau tidak sampai merumahkan honorer. Kalau kondisi keuangan kita stabil, kita tetap pertahankan tenaga honorer kita,” ujarnya.
Mempertahankan tenaga honorer itu, dengan alasan kekeluargaan. Dia menilai, tenaga honorer tersebut adalah saudaranya yang harus diperjuangkan. “Mereka itu anak kemanakan kita. Jadi kita upayakan mereka tetap bertahan,” sebutnya.
Mantan Bupati Rohil ini mempertahankan honorer ini ibarat membawa mobil menyelamatkan orang dalam bus. Namun, jangan sampai gara-gara menyelamatkan satu orang, harus terjun ke jurang.
Disamping itu ,Wan Thamrin turut prihatin atas kejadian di Rohil. Namun menurutnya kasus honorer di Rohil itu sudah lama. Bahkan, dia sudah pernah mengingatkan Bupati Rohil untuk mengambil langkah agar tidak membebani keuangan daerah.
“Kasus honorer di Rohil itu sudah lama. Saya pernah ingatkan kalau sudah saatnya putuskan kontrak dengan honorer. Itu yang terbaik,” sebutnya.
Dia menilai, pemutusan kontrak tenaga honorer di Rohil itu, bukan tanpa alasan. Melainkan, karena pemerintah daerah setempat menilai, tenaga honorer terlalu banyak. Jadi tenaga honorer yang dipakai hanya sesuai dengan kebutuhan Pemkab.
Menurut Wan Thamrin, langkah itu diambil demi menyelamatkan keuangan daerah, serta menyelamatkan masyarakat Rohil. “Kita bukan hanya menyelamatkan honorer, tapi kita juga menyelamatkan masyarakat Rohil,” ujarnya menirukan perkataan Bupati Rohil terkait alasan pengurangan honorer itu.
Kepada Bupati Rohil, Wan Thamrin juga menyampaikan agar persoalan tersebut disampaikan ke honorer Pemkab Rohil, kalau keuangan daerah mengalami kesulitan. Begitu juga dengan kabupaten/kota lainnya di Riau.
“Makanya saya sampaikan ke Bupati Rohil. Terima saja kenyataan, dan akui di hadapan honorer bahwa itu kesalahan Anda, bukan kesalahan masa lalu. Karena yang menjadi pimpinan sekarang adalah Anda,” cetusnya.
“Jangan lari dari tanggung jawab dan jangan lempar-lempar tanggung jawab. Tolong selesaikan dengan sebaiknya. Tapi saya lihat kasus merumahkan honorer tak bergejolak sekali,” sebut Wan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta perumahan honorer di Kabupaten Rokan Hilir harus menjadi perhatian. Pasalnya, setelah belasan ribu honorer dirumahkan, Pemkab tidak bisa lepas tangan begitu saja. Harus ada bimbingan khusus seperti pelatihan kewirausahaan. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Riau Dapil Rohil Husaimi Hamidi, Rabu (3/10) siang.
Ia menjelaskan, keputusan Pemkab Rohil merumahkan honorer seperti simalakama. Namun di sisi lain, masalah tersebut juga harus menjadi pelajaran bagi daerah lain. “Seharusnya dalam menerima honorer harus ada pertimbangan. Memang bagus mengakomodir masyarakat untuk bekerja. Tapi kalau ujungnya seperti ini repot juga,” ujarnya.
Terlepas dari masalah tersebut dirinya meminta agar nasib honorer yang akan dirumahkan juga diperhatikan. Harus ada sumbangsih pemerintah dalam memberikan pelatihan bagi honorer.
“Harus ada, tidak bisa lepas tangan begitu saja. Misalkan diberi pelatihan, agar para honorer yang lepas bisa mandiri,” ucapnya.
Bila perlu, pemkab perlu menganggarkan penyertaan bagi honorer. Sehingga setelah tidak lagi bekerja, para honorer memiliki modal untuk menyambung hidup. Jangan sampai perumahan honorer justru menambah beban pengangguran.
“Bagi honorer yang sudah lama mengabdi tolong dipertimbangkan juga. Karena tidak mungkin di usia senja harus menanggung beban,” tambahnya.
Terakhir, politisi PPP itu berharap agar kondisi keuangan di Rohil bisa membaik. Ia menyarankan agar Pemkab Rohil mencari alternatif pemasukan daerah yang lebih. Sehingga, bila ada permasalahan keuangan pemkab bisa mengatasi.(mng)
(Laporan SARIDAL MAIJAR, AFIAT ANANDA, Pekanbaru)
