PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Kabar gembira diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kepada peserta didik atau siswa kategori miskin yang gagal masuk sekolah negeri. Pemprov Riau menjanjikan akan membiayai peserta didik kategori miskin tersebut ketika masuk sekolah swasta.
Hal ini diungkapkan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar usai melakukan pertemuan dengan kepala SMA/SMK negeri dan swasta di Kediaman Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin (3/7). “Pemerintah akan bantu anak-anak yang tidak mampu,” ujar Syamsuar usai pertemuan, kemarin.
Ya, pertemuan kemarin memang membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 Provinsi Riau. “Kami berbincang-bincang masalah persiapan penerimaan murid baru tahun ini. Informasi yang diterima dari beberapa perwakilan kepala sekolah SMA dan SMK swasta, sudah ada yang menerima dan ada yang belum,” ujarnya.
Gubri menyampaikan, bahwa saat rapat juga ada laporan kalau di sekolah swasta terdapat anak yang tidak mampu. Atas laporan tersebut anak-anak yang tidak mampu akan dibantu oleh pemerintah sehingga anak-anak Riau ini bisa sekolah.
Hal tersebut juga dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol. Ia mengatakan bahwa Disdik memiliki jalan tengah terhadap siswa dalam kategori miskin yang tidak diterima masuk ke sekolah negeri. Nantinya, siswa tersebut dibiayai ketika masuk ke sekolah swasta.
“Orang tua kan mengharapkan anak mereka masuk sekolah negeri. Tapi banyak yang tak memenuhi syarat. Maka jalan tengahnya sekolah swasta ini perlu. Sudah disetujui Pak Gubernur, untuk anak miskin dan tidak mampu dibantu penuh oleh Pemprov sampai ke seragamnya,” kata Kamsol.
Kamsol mengatakan, bagi peserta didik miskin dan kurang mampu maka nanti dibantu oleh Pemprov Riau. “Silakan masuk ke sana (sekolah swasta), tak dipungut biaya sekolah dan bantuan seragam dikasih. Tentu dengan kategori nanti miskinnya seperti apa,” kata Kamsol.
Dijelaskan Kamsol, untuk mengakomodir pembiayaan sekolah bagi siswa kurang mampu tersebut, saat ini pihaknya sedang menyusun Peraturan gubernur (Pergub) wajib belajar 12 tahun.
“Pak Gubernur masih berupaya untuk menjamin anak-anak bisa masuk sekolah. Karena dalam waktu dekat akan diluncurkan Peraturan Gubernur Riau terkait wajib belajar 12 tahun. In sya Allah tahun ini juga diberlakukan,” ujarnya.
Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah akan memfasilitasi untuk penyediaan fasilitas bagi anak-anak agar bisa bersekolah. Dengan catatatan, masyarakat tidak memilih sekolah favorit.
“Semua sekolah sama saja karena keberhasilan anak didik tergantung dari kemampuan profesional guru. Saat ini, pemerintah sudah melatih guru-guru untuk menjadi guru penggerak,” sebutnya.
Dalam pelaksanaan peraturan gubernur tersebut, pihaknya nantinya juga akan melibatkan sekolah swasta. Karena sekolah swasta saat ini juga sudah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
“Jadi anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, bisa bersekolah di swasta. Untuk klasifikasi anak-anak yang akan mendapatkan bantuan tersebut dipaparkan kemudian,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa rencana strategis Pemprov Riau dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan, melanjutkan dan memperluas Program Pendidikan Vokasi.
Kemudian terus meningkatkan kualitas pendidik melalui program beasiswa, peningkatan kompetensi, sertifikasi profesi, dan lain-lain, meningkatkan kualitas kelulusan peserta didik melalui pemenuhan keperluan sekolah sesuai standar, penyelenggaraan sekolah unggulan (SMAN Plus, SMAN Pintar, SMAN Olahraga), serta memperbanyak SMK sebagai Pusat Keunggulan (SMK PK).
Kemudian meningkatkan kerja sama dan peran serta berbagai pihak dalam meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, seperti BAZNAS, Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri, Tanoto Foundation, Dunia Usaha, dan lain-lain.
“Penyiapan SDM unggul berdaya saing melalui pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang merupakan investasi masa depan bagi keberlanjutan kemajuan negeri, bangsa, dan negara,” ujarnya.
Sementara itu, setelah proses pendaftaran PPDB tingkat SMA/SMK negeri di Riau, proses pemilihan sekolah sudah dimulai sejak 29 Mei lalu. Pada awalnya, proses pemilihan sekolah ini berakhir pada 12 Juni, namun diperpanjang hingga 26 Juni.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pengumuman peserta didik baru atau pengumuman akhir kelulusan calon peserta didik di sekolah yang dituju dilakukan setelah proses verifikasi dan rekonsiliasi yang berakhir 1 Juli lalu.
“Pengumuman kelulusan calon peserta didik 1 Juli. Selanjutnya calon siswa yang dinyatakan lulus pada pengumuman peserta didik baru, dapat melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju pada 10-12 Juli,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Disdik Riau, calon siswa yang melakukan aktivasi akun untuk PPDB tingkat SMAN/SMKN tahun ini mencapai 75.725 orang. Namun, dari jumlah tersebut yang berhasil mendaftar sebanyak 84.964 orang.
Dari jumlah tersebut, calon peserta didik yang sudah berhasil mendaftar untuk tingkat SMA sebanyak 55.208 orang dan tingkat SMK sebanyak 29.756 orang. Sementara itu, daya tampung sekolah negeri di Riau sebanyak 92.214 siswa.
Dari jumlah pendaftar PPDB tersebut, yang terbanyak memang di Pekanbaru yakni mencapai 13.444 orang, sementara daya tampungnya hanya 9.020 orang. Dengan demikian untuk di Pekanbaru sudah melebihi daya tamping.
Untuk di daerah lain yang melebihi daya tampung adalah Kota Dumai. Jumlah pendaftar mencapai 4.516, sedangkan daya tampung 4.312 siswa. Sedangkan Kabupaten Pelalawan jumlah pendaftar sebanyak 5.068 dengan daya tampung 6.346 siswa.
Untuk di Kabupaten Bengkalis, total pendaftar 8.365 orang dan daya tampung sebanyak 11.668 siswa. Di Kabupaten Kampar pendaftar sebanyak 8.227 dengan daya tampung 11.765 siswa. Kabupaten Indragiri Hulu yang mendaftar sebanyak 5.275 sedangkan daya tampung 6.775 orang.
Di Kabupaten Indragiri Hilir jumah pendaftar 4.666 dengan daya tampung sebanyak 7.335 siswa. Kabupaten Rokan Hulu pendaftarnya 5.605 orang dengan daya tampung 9.405. Di Rokan Hilir daya tampung 7.848 orang dan pendaftar 5.688.
Di Siak, jumah pendaftar 5.631 orang dan daya tampung sebanyak 8.682. Di Kuantan Singingi, jumlah pendaftar 4.508 orang dengan daya tampung sebanyak 6.410. Terakhir, Kepulauan Meranti daya tampungnya sebanyak 2.648 orang dan yang mendaftar ada 1.333.(das)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
