Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu melakukan apapun. Bantuan yang masuk ke rekening berlangsung secara otomatis, atau tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi lagi, dan langsung dapat dibelanjakan di e-warong terdekat atau ditarik tunai untuk memenuhi keperluan.
"Masyarakat sudah mengerti, apabila ada bantuan yang masuk rekeningnya itu berlangsung secara otomatis," paparnya.
Sementara itu Kepala Bagian Hukum Kanwil BRI Pekanbaru Agung mengatakan, di BRI tidak ada pemblokiran yang terjadi.
"Di BRI tidak ada pemblokiran, tapi karena bank penyalur tidak hanya BRI atau seluruh Bank Himbara, jadi kami tidak bisa menjawab kejadian di bank lain," ungkapnya.
Kadisos Pekanbaru Irit Bicara
Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Pekanbaru Mahyudin dikonfirmasi terkait tidak tersalurkannya bansos kepada masyarakat masih irit bicara. Belum disalurkan nya dua bantuan pusat ini terkuak dari apa yang disampaikan Mensos Tri Rismaharini dalam kunjungan ke Pekanbaru, Selasa (31/8).
"Nanti (penjelasan, red). Saya masih sama Stafsus Menteri, " ujar Mahyudin saat dikonfirmasi Riau Pos tanpa menjelaskan lebih jauh.
Kepadanya pula, Riau Pos kemudian menanyakan tentang apa yang disampaikan Mensos tentang PKH dan BPNT di Pekanbaru yang belum disalurkan melalui pesan WhatsApp, pesan ini tidak direspons.
Sebenarnya di Pekanbaru sepanjang pelaksanaan PPKM sejak 26 Juli dan diperpanjang hingga empat kali dan akan berakhir 6 September nanti, tak ada bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2021. Padahal, berbagai penyekatan dan pembatasan yang diterapkan berdampak langsung pada roda perekonomian masyarakat yang menurun drastis. Bantuan disebut hanya ada yang berasal dari pemerintah pusat melalui Kemensos. Itupun, data penerima sebesar sekitar 41 ribu KK merupakan data lama yang belum diperbaharui dengan kondisi terkini.
"Bantuan dari pusat kami kira sudah cukup banyak. Yang diberikan bantuan oleh pemerintah itu di Pekanbaru ada sekitar 41 ribu kepala keluarga," kata Mahyudin saat dikonfirmasi wartawan di awal Agustus lalu terkait bantuan untuk masyarakat terdampak saat PPKM.
Dia mengklaim bantuan tersebut kalau dihitung sudah cukup banyak. Di Pekanbaru ada 310 ribu kepala keluarga dan bantuan dari Kemensos sebanyak 41 ribu. Artinya bantuan sudah lebih dari 10 persen. Sementara bagi pekerja yang terdampak Covid-19, para pekerja yang terdampak tersebut juga sudah dilakukan pendataan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru.
Bagi UMKM, sudah didata oleh Dinas Koperasi untuk diberi bantuan. Selain itu, menurutnya, saat ini tidak perlu dari mana bantuan tersebut datang karena APBD maupun APBN sama-sama uang negara.
"Kemudian ada bantuan paket sembako untuk pasien positif yang sedang di isolasi di fasilitas pemerintah," ungkapnya.
Sebelumnya Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyebut ada anggaran sekitar Rp100 miliar untuk penanganan Covid-19 di Pekanbaru. Sayangnya, dari anggaran sebesar itu, tak ada bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19. Firdaus beberapa waktu lalu menyebut tak ada bansos dari APBD Kota Pekanbaru karena Pemko Pekanbaru tak punya uang.
Disampaikan Firdaus, pengeluaran daerah bertambah selama menangani pandemi Covid-19. Apalagi kondisi keuangan pemerintah kota juga terbatas karena pendapatan daerah yang menurun.
"Kalau keseluruhan anggaran untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 100 miliar lebih," kata dia.
Ia mengungkapkan, jumlah itu belum termasuk anggaran operasional selama PPKM level IV. Pemerintah kota pun melakukan pergeseran anggaran terhadap APBD tahun 2021 guna menyiasati itu. Firdaus mengaku, pemerintah kota sudah melakukan pergeseran anggaran untuk menangani Covid-19. Ia menyebut ada keterlambatan dalam realisasi anggaran karena kondisi keuangan yang terbatas. Apalagi dana transfer pusat ke daerah juga berkurang.
"Kondisi keuangan pemerintah kota yang terbatas. Maka kita harus menunda sejumlah proyek tahun ini, lalu dialihkan untuk penanganan Covid-19," jelasnya.
