PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - LIMA kabupaten/kota di Riau menyampaikan laporan tidak ada transaksi dan tidak terdistribusi program keluarga harapan (PKH). Juga bantuan pangan nontunai (BPNT) tahap I dan II. Dengan demikian, program dari pemerintah pusat tersebut banyak tidak tersalurkan kepada masyarakat.
Hal tersebut diketahui dalam pertemuan bersama pendamping PKH, BPNT, Himbara bank penyalur dan kepala dinas sosial se-Riau dengan Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini, Selasa (31/8). Lima kabupaten/kota tersebut adalah Kota Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Kampar.
"Ini persoalannya banyak kartu yang belum didistribusikan dan terblokir. Kok bisa belum didistribusikan, di mana kartunya sekarang? Saya minta hari ini (kemarin, red) juga didistribusikan. Yang diblokir segara buka blokirnya. Bapak dosa lho kalau tidak menyalurkan. Ini hak orang miskin," ujar Risma.
Oleh karena itu, Risma meminta bank penyalur agar segera membuka blokir seluruh kartu bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Riau yang terblokir.
"Ini yang blokir pihak bank. Kemensos belum ada melakukan pemblokiran kartu. Kasihan bantuannya belum diambil. Saya minta semua blokir dibuka hari ini. Kita buka semua blokir seluruh Riau. Kalau satu-satu susah nanti," ujarnya.
Berdasarkan data yang didapat, dari 72.766 keluarga penerima manfaat (KPM) di lima daerah tersebut, pada tahap I terdapat 74 KPM tidak terdistribusi dan 202 KPM tidak bertransaksi. Sedangkan, pada tahap II, terdapat 822 KPM tidak terdistribusi dan 2.662 KPM tidak bertransaksi.
Dalam kesempatan tersebut, Risma memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos), terutama bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpecil di Riau.
"Kami melakukan pendekatan geografis. Konsepnya untuk warga yang berada di wilayah kepulauan, perairan, dan terpencil. Banknya jauh, banknya yang harus datang. Jadi supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut. Apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang," katanya.
Menurut Mensos, informasi yang ia dapatkan salah satu contoh kasusnya di Pelalawan. Di mana ada penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi. Sebab, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk naik perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima. Selain itu, jarak tempuhnya mencapai empat jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau.
"Solusinya bisa dibuat pencairan per enam bulan, jangan diblokir per tiga bulan. Kita revisi nanti. Kasihan mereka, apalagi empat jam naik perahu," ujarnya.
Dalam kunjungannya ke Riau, Risma juga mengunjungi tempat rehabilitasi sosial yang ada di Jalan Sekolah, Pekanbaru. Di sana, Risma memberikan bantuan berupa bahan-bahan nutrisi anak, bantuan kewirausahaan, bantuan karang taruna, vitamin serta masker bagi Pemprov Riau.
Kartu Bansos KPM Terblokir, Ada Banyak Faktor
Sementara itu Pemimpin Wilayah BNI Wilayah 02 Faizal Arief Setiawan menjelaskan terblokirnya kartu bansos untuk KPM disebabkan oleh beberapa faktor. Yakni, seperti ada ketidaksesuaian antara data yang ada, atau dana sudah dikembalikan ke kementerian karena jangka waktu tertentu.
"Kalau masalahnya cuma administratif, sepanjang sudah clear bisa dibuka blokirnya. Tapi kalau permasalahannya dana tidak ditarik sampai dengan jangka waktu tertentu oleh pemegang rekening atau penerima bansos dan sudah dikembalikan ke kementerian atau negara, tentu tidak bisa," jelasnya, Selasa (31/8).
