PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Selama tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau di bawah kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution mencatatkan beberapa capaian. Baik dari sisi perekonomian, tingkat kemiskinan yang menurun, pembangunan sumber daya manusia, dan kesehatan. Namun dari beberapa capaian tersebut, bidang pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
Pada kegiatan refleksi tahun 2022 dan rapat awal tahun 2023, Senin (2/1), Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau pada Triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,63 persen dibandingkan triwulan III-2021.
Secara spasial, pada Triwulan III-2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,12 persen terhadap perekonomian nasional. ''Dengan kontribusi ini, Riau merupakan provinsi dengan produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa,'' kata Gubri.
Sementara itu, di tingkat nasional pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen dibandingkan Triwulan III-2021. Secara spasial, perekonomian Indonesia pada Triwulan III-2022 mengalami peningkatan di seluruh provinsi. ''Di mana kelompok provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang utama dengan kontribusi sebesar 56,30 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,76 persen,'' ujarnya.
Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Riau menurun sebesar 0,22 persen dari 7,00 persen pada tahun 2022 menjadi 6,78. ''Tingkat kemiskinan cenderung menurun dari 2016 hingga 2021, namun masih di atas 5 persen,'' kata Gubri.
Dipaparkan Syamsuar, pada tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 7,67 persen, tahun 2017 sebesar 7,41 persen, tahun 2018 sebesar 7,21 persen, tahun 2019 sebesar 6,90 persen, tahun 2020 yakni 7,04 persen, tahun 2021 sebesar 7,00 persen, dan Maret 2022 yakni 6,78 persen.
Hal tersebut tentu juga dipengaruhi oleh membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) yang ada di Bumi Lancang Kuning. ''Indeks pembangunan manusia kita juga meningkat,'' sebut Gubri. Tahun 2022, indeks pembangunan manusia Provinsi Riau berada di peringkat tujuh nasional dan peringkat dua se-Sumatera.
Indeks pembangunan manusia Provinsi Riau tahun 2022 meningkat sebesar 0,58 persen dibandingkan tahun 2021. Sementara indeks pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 73,52 persen, ini lebih baik dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia nasional, yakni sebesar 72,91 persen.
''Meningkatnya indeks pembangunan manusia tentu juga berdampak baik kepada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau. Jumlah pengangguran tahun 2022 menurun sebesar 0,05 persen dari 4,42 persen pada tahun 2021, menjadi 4,37 persen pada tahun 2022,'' paparnya.
Di bidang pendidikan, Gubri Syamsuar menyebutkan, pelayanan pendidikan yang merata dan kualitas juga menjadi program prioritasnya. Selama empat tahun kepemimpinannya, ia mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pendidikan Riau lebih baik. Seperti, Rehab bangunan sekolah, ruang kelas dan penambahan ruang kelas baru (RKB), di tahun 2019 sebanyak 115 sekolah, tahun 2020 sebanyak 87 sekolah, tahun 2021 sebanyak 194 sekolah, dan tahun 2022 sebanyak 226 sekolah.
Sementara untuk pengadaan laboratorium sains, bahasa, dan komputer di sekolah-sekolah, pada tahun 2019 sebanyak 60 sekolah, 2020 sebanyak 103 sekolah, tahun 2021 sebanyak 109 sekolah, dan 2022 sebanyak 76 ruang.
''Lalu kami juga meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan memberikan insentif kepada guru, memberikan beasiswa S1, S2, S3 dalam dan luar negeri untuk guru dan anak Riau berprestasi dan tidak mampu,'' jelasnya. ''Kami juga telah membiayai belanja sekolah yang tidak tercover oleh dana BOS reguler ataupun BOS nasional,'' tambah Syamsuar.
Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan bantuan, berupa bantuan sosial pendidikan di tahun 2020 kepada 1.422 orang, tahun 2021 kepada 2.526 orang, dan tahun 2022 kepada 868 orang. Sementara untuk beasiswa bidikmisi, tahun 2019 diberikan kepada 448 orang, tahun 2020 kepada 1.286 orang, tahun 2021 kepada 1.677 orang, dan tahun 2022 kepada 1.741 orang.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga mengalokasikan beasiswa berprestasi kepada putra-putri terbaik, dengan rincian, beasiswa dalam daerah tahun 2021 diberikan kepada 2.765 orang dan tahun 2022 kepada 3.001 orang. Sedangkan untuk beasiswa luar daerah tahun 2021 diberikan kepada 523 orang dan tahun 2022 kepada 556 orang.
Di bidang infrastruktur, Gubri Syamsuar mengaku bidang ini masih menjadi PR tahun 2023. Pasalnya masih banyak jalan kewenangan provinsi di kabupaten/kota yang kondisinya rusak. Di mana jalan provinsi dengan kondisi baik 1.764,06 km atau 63,01 persen. Sedangkan jalan rusak sepanjang 1.035,75 km atau 36,99 persen.
Untuk itu, persoalan itu akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pada tahun ini. ''Persoalan infrastruktur jalan ini memang masih menjadi PR kami,'' kata Gubri Syamsuar.
Selain itu, Gubri juga mengakui pembangunan jalan di Riau tahun 2022 banyak yang tidak selesai akibat kondisi alam hujan. Sehingga realisasi pembangunan jalan yang dialokasikan di APBD Riau 2022 hanya tercapai 25,07 km.
''Kondisi itu bukan karena tidak ada peningkatan. Namun karena banyak yang tak selesai, tapi karena tahun 2022 curah hujan tinggi sekali sehingga mengganggu pekerjaan,'' terangnya. ''Sedangkan pembangunan untuk mendukung pertanian sepanjang 12,179 km dan mendukung industri sepanjang 14,685 km. Kemudian konstruksi mendukung pertanian 14,35 km dan 1 km,'' tambahnya.
Gubri menyatakan, faktor kerusakan jalan provinsi di Riau disebabkan karena kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL), khususnya truk batu bara. ''Kami sudah buat penegasan kepada perusahaan batu bara agar membuat jalan sendiri, dan sudah ada perusahaan yang mau membangun. Nanti perusahaan lain menggunakan jalan itu. Sedangkan untuk tarifnya itu tergantung pembahasan mereka,'' tuturnya.
Sementara itu, untuk program prioritas di tahun 2023 ada beberapa yang akan dilakukan. Pertama pendidikan, fokus rencana pembangunan Syamsuar yakni meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, meningkatkan sarana prasarana dan operasional pendidikan, meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang pendidikan, meningkatkan sarana prasarana menunjang mutu pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, meningkatkan mutu peserta didik, dan meningkatkan kualitas serta relevansi pendidikan menengah dan vokasi.
Kedua, kesehatan. Fokus rencana pembangunan yakni meningkatkan sarana dan prasarana unit instansi kesehatan di rumah sakit, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat, penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan penurunan stunting.
Ketiga, kemiskinan. Hal ini juga menjadi prioritas Gubernur Syamsuar dalam RKPD Provinsi Riau tahun 2023, yakni intervensi terhadap penanganan kemiskinan ekstrem, penyediaan pendidikan gratis bagi masyarakat dan akses pelayanan kesehatan, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, bantuan permodalan, dan optimalisasi dana desa.
Keempat, ketenagakerjaan. Akan difokuskan pada peningkatan nilai tambah produk (hilirisasi), peningkatan kegiatan yang bersifat padat karya, dan peningkatan sekolah formal dan informal. ''Komponen prioritas itu menjadi perhatian kami dan akan dikerjakan oleh dinas-dinas terkait. Sedangkan khusus dengan kemiskinan, akan kita keroyok bersama dengan seluruh OPD,'' kata Gubri.
Lalu, ada prioritas pelayanan publik. Gubri menyebutkan pelayanan publik tetap menjadi perhatiannya sebab setiap tahun ada penilaian dari pemerintah pusat. ''Tentu standar kita good governance dan clean governance,'' ujar Syamsuar. Sedangkan prioritas daya saing daerah, difokuskan pada sektor industri, pertanian, perdagangan, dan pariwisata,'' ujarnya.(sol)
