PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia mengapresiasi komitmen Gubernur Riau Syamsuar dalam upaya membangun desa di Riau.
“Bantuan dana desa dari pusat, bantuan yang diberikan Pemprov Riau sinergi dengan Dana Desa,” kata Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Budi Arie Setiadi saat membuka Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa se-Provinsi Riau di Ballroom SKA Co Ex Pekanbaru, Kamis (1/12).
Wamendes PDTT RI, Budi Arie Setiadi mengatakan komitmen dan kerja keras Gubernur Riau Syamsuar dalam mendorong percepatan pembangunan desa agar seluruh desa di Provinsi Riau memiliki status berkembang, maju, dan mandiri.
Lebih lanjut ia menyampaikan, komitmen Gubri tersebut salah satunya melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Riau kepada desa. BKK Desa ini, kata Wamendes PDTT sejalan dengan bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat. Apalagi, total Dana Desa yang disalurkan ke Provinsi Riau sejak tahun 2015 hingga 2022 sebesar Rp9,75 triliun.
“Semangat Pemprov Riau dengan memberikan BKK itu sejalan dengan pemberian Dana Desa dari pusat ke Riau,” kata Budi Arie Setiadi.
Dalam menuju desa maju dan mandiri, kata Budi Arie Setiadi, tak lepas dari komitmen kepala daerah dan peran para kepala desa yang ada di Provinsi Riau. Oleh karena itu, Wamendes PDTT RI ini mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama untuk memberdayakan potensi yang ada di desa sehingga nantinya dapat menjadi desa maju bahkan mandiri.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong percepatan membangun daerah khususnya wilayah perdesaan. “Pemerintah Provinsi Riau akan fokus membangun desa melalui sejumlah program, salah satunya BKK Pemerintah Provinsi Riau kepada desa,” katanya.
Menurutnya, memberikan perhatian terhadap desa merupakan wujud keberpihakan dan kepedulian bersama dalam membangun dan memajukan desa di Riau sehingga dapat menyejahterakan masyarakat Riau, khususnya di perdesaan.
Syamsuar menjelaskan, kondisi status desa di Riau pada tahun 2019 sebelum adanya BKK Desa yaitu desa mandiri tercatat sebanyak 10 desa bertambah menjadi 159 desa mandiri di tahun 2022.
“Selanjutnya, untuk status desa maju terdata sebanyak 163 desa pada tahun 2019 dan menjadi 520 desa pada tahun 2022. Sedangkan untuk status desa berkembang terdata sebanyak 915 desa pada tahun 2019 menjadi 801 desa di tahun 2022,” paparnya.
Kemudian untuk status Desa Tertinggal terdata sebanyak 422 desa pada tahun 2019 menurun menjadi 87 desa pada 2022, serta status Desa Sangat Tertinggal terdata sebanyak 45 desa pada 2019 saat ini berkurang menjadi 24 desa.(adv/sol)
