JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Sebanyak 10 gubernur mengakhiri masa jabatan bulan ini. Sembilan gubernur di antaranya purnatugas pada 5 September pekan depan.
Melalui sidang tim penilai akhir (TPA), Presiden Joko Widodo sudah menetapkan sepuluh sosok penjabat (Pj) gubernur.
Beberapa nama yang segera mengakhiri masa tugas adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Ketiganya meletakkan jabatannya pada 5 September mendatang.
Ganjar bakal digantikan Inspektur Utama Setjen DPR Nana Sudjana. Sementara Ridwan Kamil digantikan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Triadi Machmudin. Wayan akan digantikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Keamanan dan Hukum, Sang Made Mahendra Jaya.
Di tengah peninjauan kesiapan venue pertemuan KTT ASEAN di Jakarta, Jumat (1/9), Presiden Jokowi sempat dicegat wartawan soal pengisian gubernur purnabakti itu. ”Ya, nanti (wartawan, red) tanya Mendagri,” ujar Jokowi menjawab soal beredarnya sepuluh nama Pj gubernur.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjawab diplomatis tentang beredarnya nama-nama tersebut. ”Kita tunggu keppres, ya,” katanya. Informasi terkait dengan nama dan daerah nanti tercantum di dalam Keppres tentang Pengisian Pj Gubernur.
Benni juga menyampaikan, belum ada informasi terkait dengan waktu dan tempat pelantikan para Pj gubernur. Keputusan pelantikan disesuaikan dengan terbitnya keppres tersebut. Pihaknya masih menunggu arahan dari Mendagri Tito Karnavian.
”Mudah-mudahan bisa dilaksanakan pada saat akhir masa jabatan (gubernur definitif),” tuturnya. Pengisian Pj merupakan imbas pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024.
Di sisi lain, masa jabatan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa sejatinya juga berakhir tahun ini. Namun, karena masa jabatan baru berakhir pada Desember nanti, nama Pj Gubernur Jatim belum ditetapkan pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan Mayjend TNI (Purn) Hassanudin menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) mulai 6 September 2023. Padahal, nama Hassanudin tidak masuk dalam tiga nama yang diusulkan DPRD Sumatera Utara (Sumut) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 7 Juli lalu.
Adapun ketiga nama yang dikirim DPRD Sumut ke Kemendagri, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. Namun pada akhirnya, tidak ada satupun dari ketiga nama tersebut yang ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai Pj Gubsu.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengaku tidak mempermasalahkannya. “Ya tidak ada masalah meskipun yang ditunjuk bukan salah satu dari tiga nama yang kita usulkan. Itu kan memang kewenangan penuh dari pemerintah pusat, kapasitas kami di DPRD Sumut hanya sebatas mengusulkan,” kata Baskami kepada Sumut Pos (JPG), Jumat (1/9).
Namun hingga kemarin, Baskami mengaku belum menerima surat resmi dari Kemendagri terkait hal itu. ”Sampai saat ini kita di DPRD Sumut belum ada mendapatkan surat resmi dari Kemendagri terkait penunjukan beliau (Hassanudin),” ucapnya.
Menurut Baskami, Hassanudin bukanlah orang baru di Sumut. Sebab, Hassanudin pernah menjabat sebagai Panglima Kodam I/BB. “Hassanudin bukan orang baru di Sumut, beliau pernah jadi Pangdam I/BB. Tentunya beliau sudah paham kondisi di Sumut. Saya pikir itu jadi salah satu pertimbangan Pemerintah Pusat,” katanya.
Untuk itu, Baskami pun menegaskan bahwa DPRD Sumut siap mendukung Hassanudin selama menjabat sebagai Pj Gubsu kedepan. “Kita siap bekerjasama dan bersinergi dalam membangun Sumut yang lebih baik,” ujarnya.
Baskami juga mengharapkan, Pj Gubsu dan DPRD Sumut dapat menjalankan apa yang sudah dibuat Edy Rahmayadi dalam APBD Sumut 2023 dan 2024, agar dapat dilanjutkan dengan baik lagi. “Apa yang dilakukan ke depan yang baik oleh Gubernur Sumut saat ini, itu harus diteruskanlah. Khususnya sinergi untuk pelaksanan APBD 2024,” ujarnya.
Terpisah, Gubsu Edy Rahmayadi yang bakal lengser pada Selasa (5/9) pekan depan, mengaku tidak mau mencampuri siapa Pj Gubernur Sumut yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Aku nggak perlu dengar-dengar Pj itu karena bukan hak aku,” kata Edy kepada wartawan di depan Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, kemarin.
Ketika disinggung, Pj Gubsu yang ditunjuk adalah Hasanuddin yang pernah menjabat sebagai Pangdam I/BB, Edy langsung melemparkan candaan. “Hasanudin mana ini? Makin takutlah dia samaku,” ujar Edy berseloroh.
Dia pun meluruskan, penunjukan Hasanuddin merupakan wewenang pusat. Mantan Pangkostrad ini tak ingin terlalu banyak berkomentar. Ia mengatakan, saat ini hanya ingin fokus menjalani masa akhir jabatannya.
“Bukan soal takut dan tidak takut, itu urusan wewenang pusat. Ngapain aku ngurusin itu. Aku ajukan pun nanti tak di-acc (setujui), makanya aku tak mau ngajuin dan enggak mau mikir, tanggal 5 aku berakhir, tanggal 6 aku merdeka. Jangan lagi, kau kejar-kejar aku,” ujar Edy.
Diketahui, Mayjend TNI (Purn) Hassanudin memiliki jabatan strategis di TNI Angkatan Darat (AD). Dia pernah menjabat Wakil Inspektur Jendral TNI AD masa jabatan 25 Februari 2022 hingga 24 Agustus 2023.
Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan masa jabatan 2 Juli 2018 hingga 24 Juli 2019. Kemudian ia dipercaya sebagai Pandam Iskandar Muda masa jabatan 31 Maret 2020 hingga 18 November 2020. Selanjutnya diamanahkan sebagai Pangdam I Bukit Barisan untuk masa jabatan 18 November 2020 hingga 25 Februari 2022.
4 Hari Jelang Berakhir Masa Jabatan, Lantik 155 Pejabat
Sebanyak 155 Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara dilantik oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Pelantikan ini, 4 hari jelang berakhirnya masa jabatannya, Gubsu pada 5 September 2023.
Pelantikan 155 Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Kepala Sekolah itu, berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, di Jalan Jendral Sudirman, Kota Medan, Jumat (1/9) pagi. Edy Rahmayadi mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), khususnya para pejabat untuk tidak terlibat dalam politik praktis, jelang Pemilu tahun 2024.
“Saya haramkan kalian ikut urusan politik, karena itu Undang-Undang (UU). UU tidak memperbolehkan kalian berpolitik, kalian dilantik urusannya kinerja menyejahterakan rakyat,” ucap Gubernur Edy. “Kalian punya job desk, kalian punya tugas di situ. Selain itu tugas kalian juga terus meningkatkan kemampuan dengan belajar,” tambah mantan Ketua Umum PSSI itu.
Mantan Pangkostrad itu, juga meminta para pejabat untuk menerapkan sikap jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas. Sehingga pekerjaan dan target-target dapat tercapai.
“Jika sudah benar, tak ada lagi yang perlu ditakuti, harus berani, tulus, dan ikhlas, itulah yang dinamakan jihad,” kata Edy.
Beberapa Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik di antaranya Muhammad Armand Effendy Pohan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Zakir Syarif Daulay sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut, Naslindo Sirait sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Moettaqien Hasrimi sebagai Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Poppy Marulita Hutagalung sebagai Kepala Biro Perekonomian, Desni Maharani Saragih sebagai Kepala Biro Organisasi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Badan Kepegawaian Sumut Syafruddin, Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, dan Kepala OPD lainnya.(wan/c14/bay/ map/gus/adz/gus/ila/jpg)
