SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi Timur menggelar rapat bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat dan seluruh kepala desa di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur, Selasa (5/1).Namun dalam rapat evaluasi membahas soal kewajiban PT Nasional Sago Prima (NSP) tersebut, pihak perusahaan tak hadir.
Namun rapat yang digelar di aula kantor Camat Tebingtinggi itu tetap dilanjutkan. Walaupun mereka sangat menyayangkan ketidak hadiran dari perusahaan pengelola sagu tersebut.
“Sejauh ini, pihak PT NSP sendiri selama beroperasi belum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara penuh kepada masyarakat di wilayah operasionalnya seperti tanaman kehidupan, CSR yang kurang terpogram dan lainnya,” ungkap Camat Tebingtinggi Timur Helfandi usai menggelar rapat tersebut kepada Riau Pos, Selasa (5/1).
Menurutnya sejak beroperasi PT NSP telah melakukan kesepakatan bersama atau MoU Nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 dangan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan IUPHHBK-HTI Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur.
Pada saat itu semua pihak ikut menandatangani kesepakatan tersebut seperti kades, Ketua BPD di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur. Kemudian juga tim terpadu kabupatan, DPRD, bupati, dan pihak NSP sendiri.
“Kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 hektare, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan lainnya. Namun hingga berakhir 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Makanya kita lakukan rapat evaluasi ini dengan mengundang seluruh pihak. Namun pihak perusahaan tidak hadir,” kata Helfandi.
