Dikatakan Sekda, persoalan yang ada di daerah kepulauan yang juga berada di perbatasan negara ini, bisa menjadi sumber bahasan untuk lebih diperhatikan, sehingga ke depannya berbagai permasalahan daerah pesisir bisa diatasi bersama oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri ungkapnya, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam upaya mendorong percepatan pembangunan dan pelayanan yang lebih maju bagi masyarakat. Terlebih lagi rasio elektrifikasi dan sinyal telekomunikasi yang belum merata.

“Memang kalau tidak dilengkapi dengan fasilitas telekomunikasi yang memadai, masyarakat kita masih terbelenggu untuk menyerap informasi bagi kemajuan pembangunan,” kata Sekda.

Selain itu, ungkap Sekda, sejumlah masalah lainnya juga perlu diangkat menjadi pembahasan di bidang komunikasi dan informasi ini, seperti bencana abrasi yang dinilai cukup rawan di pesisir pantai pulau yang langsung berhadapan dengan Selat Malaka.

Tiga Desa di Meranti Masuk Program PKPT Selain desa bahari yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Pusat juga berkomitmen memajukan kawasan Pesisir Indonesia yang dimulai dari pedesaan yang dinamakan dengan program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), di antara daerah yang terpilih menjadi fokus pengembangan adalah  tiga desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bersama desa-desa yang berada di Provinsi Jambi, Jawa Tengah dan Kalimantan Tengah. Tujuan  program ini dalam rangka memberdayakan Kelompok Masyarakat Pesisir (KMP) agar dapat mandiri baik dari segi ekonomi kesejahteraan hingga bencana alam.

 Guna mensukseskan program tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti langsung membentuk tim teknis yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Drs. H Iqaruddin MSi, dengan leading sektor dinas perikanan dan kelautan bersama SKPD terkait. Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program dengan SKPD terkait. Sejumlah intansi terkait tersebut di antaranya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), Dinas kelautan dan Perikanan (DKP) dan lainnya.