Menurut Pj Bupati apa yang  dilakukan pemerintah adalah untuk memajukan desa dan mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi pembentukan Desa Bahari yang melibatkan langsung masyarakat merupakan tindakan yang nyata. Masyarakat desa diposisikan sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dalam rangka menciptakan kemandirian.

Dengan masuknya teknologi broadband di Desa Tanah Merah membuat Pj Bupati semakin optimis program Desa Bahari akan sukses, meski kurang didukung oleh infrastruktur jalan dan transportasi laut yang memadai namun dengan kehadiran teknologi informasi broadband dapat menembus dunia. “Melalui teknologi itu semua informasi positif dapat dikendalikan langsung oleh kader desa,” urai Pj Bupati.

Ia juga berharap program desa bahari juga dapat didukung oleh saka-saka pramuka yang juga diwacanakan untuk mengawal pemanfaatan potensi daerah. “Saya berharap pembentukan desa bahari ini juga Ia juga berharap program desa bahari ini juga. Nanti pemkab akan didukung oleh Saka-Saka pramuka dalam hal pengawasan dalam pemanfaatan potensi daerah”, ujarnya.

Untuk menggesa percepetan pembentukan desa bahari yang digagas tersebut,Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti langsung mengutus asisten II bidang ekonomi Ir Anwar Zainal untuk melakukan rakor dengan beberapa aparatur pemerintahan Desa Tanah Merah belum lama ini. Dalam rakor tersebut Ir Anwar Zainal langsung membentuk tim agar desa bahari segera terwujud. Sedangkan aparatur pemerintahan desa dan beberapa tokoh masyarakat sangat antusias terhadap program yang dicanangkan itu.

Sebagai daerah yang terletak di pintu masuknya dunia internasional yang acap kali diidentikkan dengan kemiskinan dan keterbatasan tidak membuat pemerintah daerah harus berdiam diri. Dengan segala kemampuan pemerintah daerah tetap memperkenalkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar diperhatikan.

Sekretaris daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Iqaruddin MSi menambahkan bahwa daerah pesisir Meranti yang serba dalam keterbatasan agar lebih diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kementerian.