Disebutkan Uung, ada dua hal yang menjadi prioritas penggunaan bidang pemberdayaan masyarakat. Pertama, peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan. Selain itu, dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya. Kemudian bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa. Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa. Termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas uang belajar masyarakat  di desa (community centre).

Kedua, promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskades, polindes dan ketersedian dan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa. Ada juga dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup dan bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa keperluan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

 Dikatakan Uung, Kamis (24/8), seluruh jajaran Kejaksaan Negeri se-wilayah Riau melaksanakan sosialisasi dengan desa dan TP4 secara serentak di 10  kabupaten. Yakni  Kuantan Singingi  (218 desa), Indragiri Hulu  (178 desa),     Rokan Hulu  (147 desa/139 dapat bantuan), Kampar  (242 desa), Pelalawan     (104 desa), Rokan Hilir  (173 desa), Meranti (96 desa), Bengkalis (136 desa), Indragiri Hilir (197 desa), dan Siak (122 desa).

---

---

---