PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan atau menyiagakan Rp10 miliar dana tak terduga pada APBD Riau 2019 ini. Dana tersebut, jika diperlukan bisa digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih terjadi di Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, dana tak terduga tersebut dianggarkan memang untuk keperluan yang tidak bisa diprediksi. Salah satunya yakni untuk keperluan bencana seperti banjir atau karhutla.
“Memang kalau dianggarkan khusus untuk karhutla tidak ada, tapi jika terjadi karhutla dan memerlukan dana, bisa digunakan dana tak terduga tersebut. Besarannya pada APBD Riau tahun ini Rp10 miliar,” katanya.
Menurut Sekda, hingga saat ini belum ada pengajuan dari pihak manapun yang terlibat dalam penanganan karhutla di Riau. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau instansi terkait lainnya. Namun jika nanti ada pengajuan karena kondisinya sudah darurat, dana tersebut bisa langsung digunakan.
“Kalau kondisinya darurat dan memang memerlukan dana, maka dana tak terduga tersebut bisa digunakan. Tapi tentunya juga harus sepengetahuan dari DPRD Riau sebagai mitra kerja Pemprov Riau,” sebutnya.
Menurut Sekda, saat ini Provinsi Riau juga sudah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak Februari lalu. Dengan status tersebut, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga bisa langsung memberikan bantuan seperti peralatan penanganan karhutla ke Riau.
“Karena Riau sudah menetapkan status siaga, bantuan dari pemerintah pusat kan juga sudah ada. Seperti bantuan peralatan pemadam dan juga personel,” ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah pusat melalui BNPB telah memberikan bantuan berupa 7 helikopter. Kemudian satu helikopter BKO TNI AU, satu helikopter KLHK, dua pesawat bantuan BPPT untuk teknologi modifikasi cuaca dan 8 helikopter swasta.
Untuk personel darat, saat ini total kekuatan yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman yakni 1.512 personel gabungan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, masyarakat peduli api dan juga swasta. Dari sisi dana, Pemerintah Pusat juga memberikan dana dukungan yakni Rp145 ribu per orang bagi para petugas tersebut selama dua bulan ke depan.(sol)
