JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemolitikan atas isu gaji dan tunjangan bagi pejabat di Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP) yang sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) diduga sedang terjadi.
Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP) Moh Mahfud MD. Dia menilai, sasaran politisasi itu ialah Megawati Soekarnoputri selaku ketua Dewan Pengarah BPIP.
"Saya berpikir ini politik. Saya kira yang mau dihantam kan Bu Mega," ujarnya di Kantor BPIP, Jl Veteran III Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Oleh sebab itu, dia tak mau tinggal diam. Terlebih, namanya juga diseret-seret dalam polemik tentang gaji dan tunjangan BPIP.
"Karena saya anggota (Dewan Pengarah BPIP, red) saya sering disebut-sebut. Wah saya enggak bisa nih, harus saya lawan,” jelas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Akan tetapi, sikapnya berbeda dengan Megawati. Pasalnya, Presiden Kelima RI itu tak mau reaktif.
“Kalau urusan politik, Bu Mega senyum-senyum saja kemarin. Sudahlah biarin saja begitu-begitu. Dia kemarin begitu, waktu saya ketemu," sebutnya.
Namun, dia tak bisa berdiam diri merespons polemik gaji dan tunjangan pejabat BPIP. Apalagi, BPIP selama setahun ini memang tak menerima anggaran dari negara. Meski begitu, dia memastikan pejabat di BPIP tak menggunakan uang pribadi untuk membiayai kegiatan. Pasalnya, ada cara untuk menyiasatinya.
“Memang enggak pernah pakai uang pribadi. Banyak kegiatannya di sini. Bagaimana caranya, kami minta swasta melakukan, lalu kami diundang. Kamu yang adakan, kami diundang hadir. Itu caranya," tutupnya.(fat)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
