PONTIANAK (RIAUPOS.CO0 - Ratusan kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kalimantan Barat (Kalbar) menuntut Oesman Sapta Odang (OSO) dimasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Tuntutan tersebut mereka sampaikan ketika menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Jalan Subarkah, Pontianak, Jumat (28/12) sekitar pukul 13.00 WIB.
Massa dikoordinasi langsung Ketua DPD Partai Hanura Kalbar Suyanto Tanjung. Tuntutan disampaikan secara berapi-api. Mereka menuntut adanya keadilan terhadap putusan KPU RI yang tidak memasukkan nama OSO dalam DCT calon anggota DPD RI.
Padahal Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memenangkan OSO. ‘’Kenapa KPU itu bermain politik? Sudah ada putusan hukum berkilah lagi,’’ kata Suyanto dikutip dari Rakyat Kalbar, Sabtu (29/12).
Suyanto menyayangkan, KPU tidak melaksanakan putusan PTUN Jakarta. Suyanto menyatakan, pihaknya merasa sangat kecewa dengan lembaga negara yang tidak patuh hukum. ‘’Nah, kalau dia mau pakai hukum rimba. Kami juga bisa dan jago, cuma kami tidak mau. Karena kita ini negara hukum,’’ tuturnya.
Suyanto mengatakan, aksi mereka murni rasa solidaritas dan mendukung OSO untuk tetap maju sebagai calon anggota DPD RI. Bahkan aksi mereka tanpa sepengetahuan OSO.
Jika OSO tetap dicoret, pihaknya bakal menuntut lebih keras lagi. Mereka akan menurunkan orang lebih banyak lagi.
‘’Kami ingin beliau (OSO) dimasukkan kembali. Kalau tidak, pemilu pun jangan ada lagi di sini. Itu permintaan kami,’’ tuntas Suyanto.
Sekretaris DPD Partai Hanura Kalbar Harry Daya berharap pihak Bawaslu RI yang sedang menangani persoalan pencoretan nama OSO dari DCT anggota DPD RI bisa berlaku adil. ‘’Mudah-mudahan Bawaslu yang sedang menjalankan sidang perkara terhadap ini dengan adil dan bisa kami terima di seluruh Indonesia,’’ katanya.
Harry menyebutkan, unjuk rasa itu merupakan ekspresi atas ketidakadilan KPU RI terhadap OSO. Kedatangan kader juga menyampaikan kegundahan pelaksanaan hukum yang tidak dilakukan KPU RI. ‘’Sebagai kader Hanura Kalbar menyampaikan rasa ketidakadilan KPU terhadap Ketua Umum kami. Yang sudah diputuskan dan berlaku tetap, tapi tidak dijalankan oleh KPU,’’ paparnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kalbar, Ramdan menuturkan, berkaitan dengan proses pendaftaran dan penyerahan dukungan memiliki masing-masing mekanisme tahapan. ‘’Tahapan penetapan DCT itu menjadi kewenangan KPU RI,’’ tegasnya.
Ramdan menuturkan, menyampaikan aspirasi semacam itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Maka tentunya aspirasi massa akan disampaikan kepada KPU RI.
Kendati begitu, dia menegaskan, KPU tidak bisa diajak secara bersama membuat pernyataan sikap. Karena hal tersebut tidak termasuk dalam mekanisme dan ranah KPU Kalbar.
KPU kata dia, selalu diminta tetap menjaga independensi. Jika membuat pernyataan sikap dengan salah satu partai, maka sudah mencoreng netralitas lembaga. ‘’Maka silakan mereka dengan mekanismenya dan kami juga akan sampaikan aspirasi ini sesuai dengan mekanismenya kami,’’ ujarnya.(jpg/est/jpg)
