Jakarta, - Rebutan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum berakhir. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya sama sama ngotot untuk mendudukan calonnya di kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu.
Perebutan itu menjadi sorotan karena mengindikasikan bahwa partai politik mengedepankan aspek kekuasaan ketimbang menjadi titik temu agar persoalan Jakarta bisa lebih cepat diselesaikan.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Luky Sandra Amalia heran, Prabowo Subianto selaku ketua umum Partai Gerindra belum memberikan intruksi kepada kadernya, siapa pengganti Sandiaga. Sementara PKS, terus ngotot punya hak. Ketidaktegasan Prabowo membuat PKS terus bermain mata agar mendapat kursi Wagub.
Padahal persoalan di Jakarta semakin berat. Apa yang terjadi di PKS dan Gerindra ini lama kelamaan akan berimbas kepada soliditas anggota koalisi Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
"Parpol kembali meletakan semata kepentingan politik partai atau mengakomodasi masyarakat Jakarta, maunya apa. Perilaku politik seperti ini jelas tidak bagus karena merugikan publik, " ujar dia.
Sementara itu Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie menilai ada unsur kesengajaan atau cuma sandiwara politik, dari PKS dan Gerindra, terkait perebutan posisi wakil gubernur. Jerry menduga, kedua partai akan terus bersandiwara hingga pilpres 2019 nanti. Tentu saja, warga Jakarta yang dirugikan.
"Seperti ada unsur kesengajaan atau sebuah sandiwara politik yang dimainkan sampai tahun depan. Saya curiga mereka menunggu hasil Pilpres baru diumumkan, siapa yang jadi wakil gubernur," kata dia.
Ia curiga, kalau pun kemudian koalisis Prabowo-Sandiaga kalah di Pilpres, maka Sandiaga akan kembali lagi menjadi wakil gubernur.
Menurut Jerry, jika skenario itu terjadi, sungguh tidak etis. Alhasil, sudah seharusnya Gerindra dan PKS segera menunjuk siapa pengganti Sandiaga. Pasalnya, Jakarta memerlukan perbaikan dan percepatan pelayanan publik.
"Kalau Sandiaga kalah bisa saja dia balik menjadi wagub DKI Jakarta. Sudah seharusnya dipercepat jangan tunggu sampai tahun depan," ujar dia.
Dia menilai PKS dan Gerindra tak boleh terus bersandiwara karena perilaku itu sejatinya merusak demokrasi sekaligus merugikan warga DKI Jakarta. Karena kinerja gubernur tak akan pernah maksimal jika tidak didukung oleh wakil gubernur.
"Kan DPRD dan partai koalisi juga sangat menentukan. Bagi saya Anies akan menuruti saja siapa yang akan ditunjuk mendampinginya," katanya lagi.
Dia pun mengaku tak habis pikir pemilihan Wagub DKI ini diulur-ulur. Ini menunjukan bahwa ada lobi-lobi kepentingan kekuasaan dan bagi-bagi antara PKS dan Gerindra.(rls/fat)
