JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Megawati Soekarnoputri tak pernah memikirkan gaji dari negara untuk jabatannya sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Menurutnya, Megawati sejak dilantik secara resmi memimpin Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada 7 Juni 2017 hingga akhirnya lembaga itu berubah menjadi BPIP pada 28 Februari 2018 justru belum pernah memperoleh gaji.
“Bu Mega bersama delapan orang anggota dewan pengarah lainnya dan juga kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara,” katanya melalui pesan singkat, Senin (28/5/2018).
Wakil ketua MPR RI itu menerangkan, selama setahun keberadaan UKPPIP atau BPIP memang terdapat berbagai kendala internal dalam hal administrasi birokrasi antar-kementerian.
Adapun imbasnya, tak ada dukungan gaji dan hak keuangan bagi kepala, dewan pengarah, deputi, tenagah ahli dan perangkat lain di BPIP selama setahun bekerja. BPIP, kata dia lagi, merupakan organ resmi bentukan negara yang bertugas menjaga tegaknya ideologi Pancasila.
Dijelaskannya, tokoh-tokoh yang duduk di Dewan Pengarah BPIP, seperti Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siroj, Buya Syafi’i Ma’arif, Mahfud MD, Sudhamek dan lain-lain merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi bangsa dan negara.
“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Semua tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji,” sebut peraih gelar doktor ilmu hukum.
Oleh sebab itu, tegasnya, Megawati selama setahun memimpin Dewan
Pengarah BPIP juga tidak tahu jumlah gaji ataupun hak-hak keuangan
lainnya.
