Defisit Ditutup Pergeseran Nomenklatur

Pemprov Riau mengakui ada sedikit persoalan dalam pembayaran THR dan Gaji 13 tahun ini sesuai instruksi pusat yang dibebankan lewat pagu APBD. Namun setelah dikaji lebih jauh dan mengacu aturan pusat maka kendala bisa ditutupi dengan pergeseran nomenklatur mata anggaran. Termasuk defisit Rp16 miliar yang terjadi atas total tambahan penghasilan yang diberikan pemerintah kepada pegawai menghadapi Idul Fitri tahun ini.

Mengenai kekurangan anggaran ini diakui Asisten II Setdaprov Riau H Masperi, di mana terdapat kekurangan sekitar Rp16 miliar untuk seluruh pegawai se-Riau. “Karena nominal kekurangannya ini, maka kami lakukan dengan pergeseran mata anggaran antar rekening, ini tidak memerlukan perubahan APBD,” kata Masperi.

Terancam Batal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau sampai saat ini belum membuat keputusan tentang pencairan THR dan gaji 13 ASN. Pasalnya, dewan masih ragu untuk memangkas anggaran apa untuk dilarikan ke THR. Karena sejauh ini, keuangan daerah defisit. Ditambah lagi dengan permintaan pemerintah daerah (pemda) untuk memangkas anggaran hingga Rp1,7 triliun. “Terancam batal iya. Karena kami bingung mencarikan dananya ke mana? Oke kalau ada dari DAU monggo. Kami siap. Kalau dibebankan ke daerah gimana?” ujar Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada Riau Pos, Senin (4/6).

Masalahnya, lanjut lelaki yang karib disapa Dedet itu, edaran Men­dagri meminta daerah mengambil anggaran THR dari belanja modal dan pembangunan. Bahkan, pusat juga meminta agar daerah me­nunda belanja yang bisa ditunda terlebih dahulu. Dis isi lain ada aturan yang melarang kepala daerah untuk mencairkan anggaran tanpa persetujuan DPRD.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I Taufik Ar rahman mengaku, belum ada surat resmi Kemendagri yang menyatakan THR ASN dan gaji 13 dibayar dengan APBN. Ia menjelaskan, tanggal 30 Mei lalu datang surat dari Kemendagri. Surat tersebut meminta pembayaran THR ASN serta gaji 13 menggunakan APBD.  “Di sana juga dituliskan, pembahasan harus minggu ini,” sebut Taufik.

Gunakan Uang Kegiatan

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengaku pusing dengan pembayaran THR di lingkungan Pemko Pekanbaru. Selain itu Pemko juga mencari uang sebesar Rp65 miliar untuk memenuhi keperluan THR ASN dan akan dicairkan pada Kamis dan Jumat (7-8/6). Bahkan konsekuansi karena tidak dianggarkan maka uang kegiatan pembangunan yang dipakai untuk pembayaran THR.