JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Jasa sindikat produsen ujaran kebencian dan SARA, Saracen kabarnya juga digunakan oleh para politikus. Jika hal itum terjadi, menurut Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, tentu patut disayangkan.

Dia menilai, tak pantas bagi seorang politisi "meng-endorse" akun-akun palsu buat berbuat kotor atau menyebarkan hal-hal buruk.

"Misalnya untuk kampanye hitam dalam perhelatan politik. Jelas sangat tidak dibenarkan," katanya kepada JawaPos.com, Jumat (25/8/2017).

Di sisi lain, dia menyarankan agar tindakan tersebut dikategorikan sebagai sebuah kejahatan.

"Karena itu juga bagian dari mengupayakan menginformasikan sesuatu yang tidak semestinya," imbuhnya.

Kata dia lagi, PPP sudah mewanti-wanti anggotanya untuk menghindari ujaran kebencian terutama di media sosial. Sebab, tujuan dalam berpolitik, selain meraih kemenangan di dalam pemilu, juga dilandasi dengan prinsip-prinsip ibadah.

"Di dalam meraih kemenangan harus memperhatikan etika, mengutamakan prinsip-prinsip akhlakul karimah, tidak boleh menjelek-jelekkan calon lain atau menggunakan kampanye hitam," sebutnya.

Lantas, dia mengusulkan supaya menjelek-jelekkan atau kampanye hitam menjadi bagian dari kecurangan dalam politik.

"Saya kira harus sudah dimasukkan ke dalam ranah kecurangan dalam pemilu," tuntas Anggota Komisi I DPR itu. (dna)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama