JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memertanyakan penganggkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan (Iwan Bule) sebagai pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat.
Hal itu lantas dijawab oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto. Menurut Wiranto, tidak ada niat untuk merekayasa maupun mempengaruhi para pemilih di Pilkada Jawa Barat dengan mengangkat Iwan Bule.
Adapun pertimbangan pengangkatan tersebut semata-mata untuk menjaga keamanan Pilkada di tengah kekosongan jabatan itu.
"Perlu adanya Plt yang dikatakan cakap untuk jaga stabilitas keamanan di daerah tersebut," katanya usai menggelar video conference dengan semua pemangku kepentingan dalam menghadapi Pilkada serentak di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Apalagi, dibutuhkan pelaksana tugas Gubernur yang memang mengerti daerah tersebut.
"Perlu adanya pejabat yang tahu persis daerah itu. Jadi, bukan dalam rangka upaya memenangkan paslon," tuturnya.
Karena itu, dia meminta agar para tokoh yang mempertanyakan atau bahkan curiga dengan pengangkatan Iwan Bule lebih baik berkomunikasi langsung dengannya.
"Jadi, untuk para tokoh yang masih mencurigai, boleh berbincang dengan saya, dengan cara pandang yang sehat, tidak ada satupun niat untuk melakukan tipu daya dan lain-lain," tuntasnya.
SBY sebelumnya meminta masyarakat memantau kinerja Iwan Bule.
"Dikhawatirkan bisa-bisa tidak netral? Ya kita lihat saja. Mudah-mudahan beliau netral, tapi rakyat mengikutinya," kata SBY di sela konferensi pers kampanye akbar Deddy-Dedi di Hotel Santika Bogor Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).
Sangat disayangkan, imbuhnya, jika mantan Kapolda Jawa Barat ini bermanuver di Pilgub Jawa Barat.
"Saya kira seorang Jenderal Iriawan terlalu mempertaruhkan kehormatan dan segalanya, termasuk sumpahnya kalau bermain-main dengan kejujuran dan keadilan dalam demokrasi," tuturnya.
Sementara itu, terkait polemik apakah pengangkatan Iwan Bule bertentangan dengan UU Polri, UU ASN, atau UU Pilkada, SBY enggan berspekulasi, tetapi dia menyarankan DPR mengupasnya.
"Silakan DPR melakukan investigasinya, pemerintah memberikan klarifikasinya, rakyat berbicara, silakan. Supaya nanti ketahuan mana yang benar mana yang salah," tutupnya.(dna)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
