SBY Sebut Ada Aparat Tidak Netral di Pilkada, Gerindra Setuju

Politik | Senin, 25 Juni 2018 - 16:00 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuding bahwa ada aparat keamanan yang tidak netral di Pilkada serentak 2018 mendatang.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, pihaknya setuju dengan tudingan SBY itu. Memang, kata dia, dirinya mendapat laporan dari para kader menengah ada kecenderungan ketidaknetralan aparat keamanan.

"Da‎ri laporan teman-teman di lapangan DPC, DPD kami merasakan ada indikasi oknum-oknum aparat yang hendak tidak netral, dan bahkan terindikasi melakukan tindakan yang terindikasi memihak kepada salah satu kandidat," katanya di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Dia menyebut, ketidaknetralan itu, misalnya, pemanggilan terhadap sejumlah calon kepala desa, kepala kelurahan di beberapa daerah. Selanjutnya, ada oknum aparat mengajak memilih kandidat tertentu.

‎"Untuk itu kami berharap aparat keamanan tetap menjaga netralitas. Tetap menjaga posisi yang sama untuk semua kekuatan calon yang akan berlaga dalam pilkada besok 27 Juni mendatang," tuturnya.

Dia pun berjanji jika sudah ada bukti kuat, Partai Gerindra akan melaporkan tidak netral aparat keamanan itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)‎.

"Sejauh ini apa indikasi itu sedang kami kumpulkan data-data itu. Kalau itu indikasinya kuat bahwa perlu sebuah laporan, tentu akan kami lakukan," tuntas wakil ketua MPR itu.

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya secara terang-terangan menyebut lembaga negara BIN, TNI, dan Polri tidak netral dalam menghadapi pesta demokrasi.

Diakuinya, ketidaknetralan beberapa oknum aparatur negara itu dalam kunjungannya ke Madiun, Jawa Timur pada 18 Juni lalu. SBY menyebut ketidaknetralan lembaga negara tersebut saat berlangsungnya Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurutnya, proses pemanggilan calon wakil gubernur usungan Partai Demokrat Sylviana Murni dan suaminya Gede Sardjana terdapat kejanggalan. Bukan itu saja, saat hendak dilakukan penghitungan suara Pilkada DKI pun, sambungnya, namanya sempat disebut oleh mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar sebagai dalang yang membuat Antasari mendekam di penjara. (gwn)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama