JAKARTA(RIAUPOS.CO) – Dipanggilnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadap Presiden Jokowi menguatkan kabar mantan Kadensus 88 Antiteror itu akan menjadi menteri atau pejabat setingkat menteri. Namun, situasi dan kondisi Tito lebih menguatkan untuk menjadi pejabat setingkat menteri. Meski begitu, potensi Tito untuk melanjutkan jabatan Kapolri tetap terbuka.
Tito diketahui masih memiliki masa dinas yang cukup panjang. Usianya baru 55 tahun. Artinya, baru tiga tahun lagi dia masuk masa pensiun. Bila menjadi menteri, tentu Tito harus pensiun dini. Sebab, jabatan menteri merupakan jabatan politis. Seperti halnya saat Komjen Syafruddin pensiun dini ketika ditunjuk menjadi Men PAN-RB di periode sebelumnya.
Karena itu, Tito berpotensi untuk ditunjuk menjadi pejabat setingkat menteri. Posisi pejabat setingkat menteri tidak mengharuskannya pensiun pada status pegawai negeri sipil atau kepolisian. Informasi yang diterima Jawa Pos, setidaknya ada dua posisi yang mungkin dijabat Tito. Yakni, kepala Badan Intelijen Negara dan jaksa agung. Dua jabatan tersebut memang sangat berhubungan dengan kapabilitas Tito.
Dimintai konfirmasi terkait itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan bahwa telah ada informasi dari istana terkait adanya pelantikan pada Rabu (23/10). ”Hanya soal pelantikan,” tuturnya. Asep enggan berkomentar soal bagaimana prosedurnya bila Tito ditunjuk sebagai menteri atau pejabat setingkat menteri. ”Kita tunggu saja kabar selanjutnya,” papar dia di kantor Divhumas Polri kemarin.
Panggil Calon ke Istana
Selain Prabowo dan Edhy, kemarin Jokowi memanggil sepuluh tokoh lain ke istana (lihat grafis). Kecuali Kapolri, semua nama yang dipanggil memakai kemeja putih. Sebagian besar masuk dan keluar melalui pintu belakang istana. Termasuk Kapolri yang biasa masuk lewat pintu depan dan Pratikno yang biasa masuk lewat pintu samping.
Mahfud MD menyatakan kesiapannya jika dipercaya masuk kabinet. Meski tidak menyebutkan posisi pastinya, dia memberikan sinyal dengan membeberkan isi diskusinya dengan Jokowi. Mulai persoalan hak asasi manusia (HAM), hukum, hingga keagamaan. Kepada Mahfud, presiden menyatakan ingin pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum yang baik. ”Kemudian juga ada soal deradikalisasi.”
Saat disinggung apakah posisi Menkum ham atau Menko Polhukam yang dimaksud, Mahfud tidak menjawab. Dia yakin Jokowi mengetahui kapasitasnya.
Kesiapan juga disampaikan bos Gojek Nadiem Makarim. ”Saya senang sekali hari ini karena memang ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita siap berinovasi,” ujarnya kemarin. Untuk menunjukkan keseriusannya, Nadiem mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di Gojek. ”Per hari ini (kemarin, Red) sudah tidak ada sama sekali posisi maupun kewenangan apa pun di Gojek,” imbuhnya.
Soal kementerian apa yang akan dijabatnya, Nadiem menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Namun, Nadiem membeberkan, dalam pertemuan dengan Jokowi, dirinya berdiskusi soal pembangunan sumber daya manusia (SDM), reformasi birokrasi, hingga peningkatan investasi.
Sementara itu, Wishnutama mengatakan siap jika diminta bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf. Dia juga siap meninggalkan jabatannya di berbagai perusahaan swasta dan media. Soal posisinya, dia menyebut tidak jauh dari kemampuannya. Dia diminta meningkatkan kemampuan dan kreativitas bangsa Indonesia.
Pemanggilan sejumlah calon menteri kemarin bukan yang terakhir. Rencananya, Jokowi juga memanggil calon menterinya hari ini (22/10). Sedangkan pelantikan diadakan besok (23/10).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Deslina
