Terkait Uji Materi soal JK, Fahri Tuding Jokowi Kebingungan Cari Cawapres

Politik | Jumat, 20 Juli 2018 - 18:00 WIB

Jusuf Kalla. (JPNN)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Permohonan uji materi Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah diajukan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Itu karena ada aturan yang dinilai menghalangi Jusuf Kalla (JK) maju kembali sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019. Terkait itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menduga permohonan uji materi itu diajukan karena Joko Widodo (Jokowi) tengah bingung memilih cawapresnya.

Menurutnya, terlebih dari informasi yang ia dengar, partai-partai politik di lingkaran petahana sedang bersitegang soal cawapres tersebut.

"Pak Jokowi bingung calonnya. Kalau diambil satu, (yang lain) bisa berantem. Bisa-bisa dia nggak dapat pendukung, terutama antara Golkar, PDIP dan PKB," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Saat ini, sambungnya, posisi yang paling bersitegang adalah antara Golkar dan PDIP. Dia menyebut, Golkar ngotot mencalonkan kadernya sebagai cawapres. Desakan itu menyusul ketakutan perolehan suara di pemilu mendatang.

"Golkar juga merasa kalau dia nggak punya calon, bisa-bisa habis Golkar di pemilu akan datang," tuturnya.

"Anda bayangkan aja Jokowi itu kan afiliasinya PDIP. Sementara PDIP ada masalah karena pak Jokowi itu tidak sepenuhnya mau menjadi petugas partai. Akhirnya diklaim oleh Partai Nasdem, Golkar. Dan itu membuat dia (Jokowi) merasa terbebani," paparnya.

Dia menilai, munculnya nama JK dalam kontestasi Pilpres 2019 kian menegaskan kacaunya regenerasi politik. Politik Indonesia saat ini, dalam pandangannya, hanya mengedepankan pragmatisme dalam memberikan dukungan pencalonan.

"Kami tidak ketemu ideologi. Kami tidak ketemu pemikiran. Mentok semua ini. Urusannya itu transaksi di belakang layar aja nih. Berapa menteri yang sudah disepakati, berapa uang muka yang dikasih," bebernya.

Karena itu, dia pun berharap JK tidak maju kembali di Pilpres 2019. Pasalnya, dia memandang peran JK pun kini sudah tidak begitu krusial di pemerintahan.

"Pak JK sekarang sudah tidak seperti zaman SBY kan. Pak JK sekarang lebih banyak diam, dan lebih banyak dipakai sebagai embel-embel aja sama Pak Jokowi, untuk mengamankan kelompok Islam," tutupnya. (aim)

Sumber: JPG

Editor: Boy Riza Utama