JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Masa pendaftaran calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai dibuka hari ini (17/10). Tim seleksi (timsel) diminta untuk menjalankan proses secara transparan dan akuntabel.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhnil mengatakan proses di timsel sangat krusial. Sebab, di tahap inilah wajah penyelenggaraan pemilu 2024 akan tercermin. Hal itu harus dipahami seluruh anggota timsel. "Transparansi dan akuntabilitas harus dipastikan," ujarnya dalam diskusi virtual kemarin (17/10).
Berdasarkan jadwal yang di susun, lanjut Fadli, proses di timsel akan berlangsung hingga akhir Desember. Praktis timsel hanya punya waktu sekitar tiga bulan. Meski tidak banyak, dia meminta agar partisipasi publik tidak diminimalisir. "Jangan sampai waktu mepet jadi alasan membuat proses tak transparan," imbuhnya.
Fadli juga mengingatkan timsel untuk fokus mencari sosok-sosok yang punya kompetensi. Tidak hanya fokus pada kepentingan kelompok tertentu. Sebab, penyelenggara pemilu bukan lembaga representasi yang harus mengakomodasi kepentingan banyak kelompok.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas (Pusako Unand) Feri Amsari menambahkan, komposisi timsel KPU-Bawaslu yang dibentuk Presiden sempat menciptakan skeptisisme publik. Untuk itu, timsel harus membangun kepercayaan dengan kinerja. "Ketidakpercayaan publik harus dijawab dengan baik," ujarnya.
Salah satu prinsip yang harus dipegang adalah transparansi. Dia mendorong timsel mampu terbuka. Bahkan, Feri mengusulkan setiap tahapan tes yang bersifat kompetensi dibuka ke publik. Contohnya tes makalah. Perlu juga dibeberkan agar parameter yang digunakan bisa dinilai. "Apa standarnya, dasar penilaian," imbuhnya. Dengan begitu, timsel tidak bekerja dalam ruang yang tertutup.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Zainal Arifin Mochtar menambahkan, proses seleksi sangat krusial. Dia berharap, pemerintah tidak mencoba melakukan intervensi kepada timsel. "Karena ini adalah polesan substantif, bukan polesan politisnya," kata aktivis anti korupsi itu.
Diakuinya, dalam proses menentukan seperti seleksi penyelenggara, tarik menarik kepentingan sulit dihindari. Dia berharap agar proses politik cukup berlangsung di DPR. Yakni melalui fit and proper test. "Kalau ada kepentingan politik presiden, maka masuklah melalui parpol pendukung presiden di fit and proper test, jangan di sini," tegasnya.
Pria yang akrab disapa Uceng itu berharap timsel bisa menghasilkan komposisi terbaik. Jika nama-nama yang diusulkan semuanya kompeten, dia meyakini DPR akan kesulitan untuk menyelundupkan kepentingan tertentu.
Sementara itu, Ketua Timsel Juri Ardiantoro memastikan pihaknya akan bekerja secara independen. Bahkan untuk memperkuat hal itu, pihaknya tengah menyusun pakta integritas untuk semua anggota timsel. "Nanti akan menjadi pegangan didalam bekerja," ujarnya.
Untuk diketahui, proses pendaftaran yang dibuka hari ini akan berlangsung hingga 15 November 2021. Ada tiga kanal yang bisa digunakan masyarakat untuk mendaftarkan diri. Yakni datang langsung ke sekretariat timsel di Kantor Kemendagri, via pos, dan melalui laman https://seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.(far/bay)
Laporan JPG, Jakarta
