JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Meski hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), Presiden Joko Widodo terus menggulirkan bursa calon menteri di Kabinet Kerja jilid II. Kali ini, calon presiden terpilih itu melontarkannya di hadapan para aktivis 98.
Dihadapan ratusan massa, Jokowi menyebut kans adanya menteri dari unsure aktivis 98 sangat terbuka. Apalagi, Jokowi melihat ada banyak alumni 98 yang memiliki kemampuan mumpuni dan sudah berkiprah di banyak lembaga. “Bisa saja, kenapa tidak dengan kemampuan yang ada, bisa saja,” ujarnya di acara Halal bi Halal Aktivis 98 di Grand Sahid, Jakarta, kemarin (16/6).
Jokowi menjelaskan, dalam mencari pembantunya di jajaran kabinet, kriterianya sudah jelas. Selain berintegritas, menteri harus memiliki keberanian dan kemampuan eksekusi program. Termasuk juga berani mengambil keputusan dalam situasi sesulit apapun.
Lebih lanjut lagi, kata dia, pembantunya juga harus memiliki kemampuan manajerial dan tata kelola yang baik. Menurutnya, semua kriteria itu ada pada diri beberapa tokoh aktivis 98. Meski demikian, Jokowi belum mau menyebutkan siapa sosok yang paling berpeluang.
“Saya tidak ingin menyebut nama dulu. Namun banyak yang menyebut Adian. Bung Adian. Saya tidak mau sebut nama,” imbuhnya.
Jokowi menegaskan, dalam mengelola pemerintahan lima tahun ke depan, dirinya sudah tidak memiliki beban electoral mengingat sudah ada di periode kedua. Oleh karenanya, apapun yang dinilai paling baik akan dilakukannya. “Jadi keputusan-keputusan yang gila, keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan,” terangnya,
Lontaran terkait posisi menteri kemarin sendiri bukanlah yang pertama dilakukan Jokowi. Sebelumnya, dalam silaturahmi bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) beberapa waktu lalu, mantan Walikota Solo itu menyebut Ketua HIPMI Bahlil Lahadalia berpotensi masuk dalam jajaran kabinet.
Sementara itu, perwakilan aktivis 98 Adian Napitupulu mengatakan, saat ini ada banyak jebolan 98 yang sudah berkarya di masyarakat dan pemerintahan. Baik di DPR, DPRD, maupun Kepala Daerah. Terkait kans masuknya aktivis 98 ke kabinet, Adian menyerahkan sepenuhnya ke Jokowi. “Itu kewenangan hak prerogatif presiden memutuskan siapa. Aktivis ‘98 ini banyak,” ujarnya.
Disinggung soal kesiapan dirinya jika kelak ditunjuk masuk kabinet, Adian mengaku tidak sanggup. “Saya nggak kuat jadi menteri kalau Presidennya Jokowi, capeknya ampun,” tuturnya.(far/jpg)
