JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Koalisi Adil Makmur yang diisi oleh parpol pendukung Prabowo-Sandi dikabarkan sudah retak. Bahkan, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengaku sudah mengikhlaskan PAN dan Partai Demokrat keluar dari koalisi.
“Kami tidak akan pernah melarang-melarang. Bagi yang ingin bertahan maupun yang ingin pindah silakan. Karena itu haknya koalisi. Kami menghormati apa pun keputusan dari teman-teman koalisi,” ujar Andre saat dihubungi, Selasa (14/5).
Namun demikian, Andre berharap bila nantinya PAN dan Demokrat tidak bersama dengan koalisi. Maka perlu menjunjung tinggi etika yang ada. Misalnya, saat akan memilih berpisah maka sudah sewajarnya memberitahu lebih dulu.
“Prinsipnya datang tampak muka, pergi tampak punggung. Anda mau pindah kami hormati. Tapi bergabung baik-baik, pisahnya juga baik-baik. Pamitan dulu lah,” kata politikus Gerindra itu.
Diketahui, akhir-akhir ini muncul kabar yang menyebukan, dua partai itu akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin lantaran adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PAN Zulikifli Hasan, dan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mempersilakan apabila nantinya dua partai tersebut bergabung. Intinya adalah punya visi misi besar untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan. “Ya tentu saja welcome selama bergabung kalau memang punya kemampuan meyukseskan pemerintahan 2019-2024,” kata Cak Imin.
Namun demikian, Cak Imin mengaku sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai dua partai itu bakal bergabung. Sehingga perlu ada dialog lebih dahulu, apakah partai lain bisa menerimanya. “Ya semua kan bisa dibicarakan (PAN dan Demokrat bergabung ke koalisi). Sampai saat ini belum ada pembicaraan sama sekali,” katanya.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengatakan dua partai itu buka peluang bakal meninggalkan Prabowo karena adanya keinginan yang didapat di 2019, misalnya soal jatah kursi menteri.
