JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi petahana Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden (pilpres) 2019 hingga saat ini masih belum diketahui.
Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta itu tengah mempertimbangkan mengambil cawapres dari partai politik (parpol) atau nonparpol. Menurut pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, dari sisi nonpartai, siapapun yang berpasangan dengan Jokowi dan diasumsikan menang, wapres itu berpeluang menjadi capres 2024.
Sementara, jika mengambil cawapres dari parpol, Jokowi akan mempertimbangkan elektabilitas calon tersebut.
"Karena kalau dilihat elektabilitas masih di bawah 50 persen yang berarti belum aman," ujarnya dalam diskusi "Jokowi Memilih Cawapres" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7/2018).
Dia menyebut, apabila elektabilitas Jokowi mencapai 65 persen, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi periode keduanya sebagai presiden, itu relatif aman. Namun, saat Jokowi masih di bawah 50 persen, secara statistik belum aman.
"Karena itu pasangan cawapres sangat penting untuk meningkatkan elektabiltiasnya," jelasnya.
Ditambahkannya, Jokowi juga mempertimbangkan jumlah presidential threshold (PT) dalam memutuskan cawapres.
"Oleh karena itulah Pak Jokowi bisa mempertimbangkan dari partai untuk memenuhi kuota tersebut," sebutnya.
Dalam pandangannya, saat ini partai pemilik kursi banyak yang merapat ke Jokowi adalah Partai Golkar. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan apakah parpol lain di koalisi pengusung setuju andai Jokowi dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Ini menjadi satu dinamika. Karena itu, kepentingan politik jangka pendek yaitu elektabilitas, pemenuhan syarat menjadi calon, dan jangka menengah yakni pemilu 2024 akan jadi pertimbangan. Bisa jadi titik temunya nanti calon dari nonpartai," bebernya.
Sementara itu, soal siapa yang memikat hati Jokowi, menurutnya, secara realitas politik Jokowi tidak bisa menentukan sendiri cawapresnya. Itu karena pasangan calon itu tidak diusulkan secara independen, tetapi lewat partai atau gabungan partai.
Kata dia lagi, Jokowi pasti mendengar kepentingan-kepentingan partai. Karena itu, tak hanya sekadar siapa yang memikat Jokowi.
"Tapi juga siapa yang diikatkan ke hati Pak Jokowi dari partai-partai pendukung, karena bagaimanapun parpol pasti mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politik mereka," tuntasnya. (boy)
Sumber: JPNN
Editor: Boy Riza Utama
