Hasil dari KLB ini, Jhoni mengatakan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak luar partai untuk ikut bergabung dan membesarkan Partai Demokrat ke depannya sehingga terciptanya partai demokrasi.
Lebih lanjut Jhoni mengatakan, dalam tata tertib sidang KLB tersebut telah disepakati dan diputuskan seluruh pencabutan Surat DPP tahun 2020/2021 terkait AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang melakukan pemecatan terhadap sejumlah pendiri dan kader Partai Demokrat. Oleh karena itu, segala sesuatu bisa diputuskan dalam forum tertinggi tetapi tetap mengikuti aturan yang berlaku. Keputusan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang Partai Politik pasal 5 ayat 2.
“Kami melakukan semua tahapan kongres dengan 12 acara. Pertama, adanya keputusan demisioner terhadap Ketua Umum AHY karena tidak datang dalam konteks pertanggungjawabannya. Kedua, adanya pembahasan AD/ART yaitu mengembalikan AD/ART pada tahun 2005 hasil dari kongres pertama Partai Demokrat, yang intinya tidak ada anggota majelis tinggi. Hal itu supaya tidak ada dua kekuasaan, dengan kata lain normatif,” papar dia.
Selanjutnya, adanya surat keputusan melalui KLB yang diminta persetujuan dari seluruh peserta berasal dari hampir semua perwakilan kader. Ini artinya Demokrat adalah partai yang demokratis, terbuka dan modern, siapapun boleh masuk. Apabila yang bersangkutan belum memiliki KTA (kartu tanda anggota) dalam proses KLB tersebut, sehingga pada KLB itu disepakati bahwa Moeldoko telah memiliki KTA dengan nomor khusus atau spesial. Hal ini dilakukan karena keadaan darurat lantaran krisis kepemimpinan. Meski demikian, ada juga calon ketua umum yang diusulkan yaitu Marzuki Ali. “Jadi, semuanya berjalan dengan proses demi proses baik di dalam AD/ART maupun tata tertib KLB yang dihadiri peserta kongres dari unsur DPP, DPD, DPC, pendiri, hingga organisasi sayap partai. Maka dari itu, KLB ini memenuhi kuorum dalam mengambil keputusan,” terang Jhoni.
Sementara, Moeldoko yang terpilih menjadi ketua umum mengucapkan terima kasih dan siap menjalankan amanah diberikan kepada dirinya. “Assalamulaikum. Walau saya diberikan kepercayaan (Ketum Demokrat), saya mau memastikan keseriusan teman-teman untuk amanah ini,” ucap Moeldoko melalui sambungan seluler yang didengar oleh seluruh peserta kongres. Sebab Moeldoko masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Sibolangit dengan menumpang pesawat.
Ia mengatakan, menjadi Ketum Demokrat tidak mudah. Untuk itu, diharapkan kesolidan dan kerja sama dari seluruh kader. “Tidak gampang untuk menjadi ketua umum karena perlu energi, perlu air mata. Ada tugas pokok membantu pemerintah membangkitkan Indonesia dari pandemi Covid-19,” ungkap mantan Panglima TNI itu.
Moeldoko untuk meyakinkan dirinya terpilih sebagai ketum Demokrat. Ia melemparkan tiga pertanyaan kepada seluruh peserta KLB tersebut. “Pertama, apakah KLB ini, sesuai dengan AD/ART atau tidak?,” tanya Moeldoko. “Sesuai,” ucap peserta KLB Demokrat serentak.
“Kedua, keseriusan kalian untuk memilih saya sebagai Ketua Umum Demokrat, serius atau tidak?” tanya kembali Moeldoko. “Serius,” serentak juga dijawab oleh peserta.
“Ketiga, sejauh mana keseriusan Anda bekerja ? Secara integritas menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan pribadi. Siap atau tidak?,” ucap Moeldoko. “Siap,” jawab peserta dengan kompak.
Dengan menyampaikan tiga pertanyaan itu, Moeldoko merasa yakin. Bahwa dirinya bisa berjuang bersama dengan Partai Demokrat ke depannya?
“Dengan demikian, saya menghomati dan menghargai keputusan ini. Saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat,” jelas Moeldoko.
Terpisah, sebelumnya salah seorang kader senior Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan, dalam KLB itu dipastikan tidak akan mengajukan hanya satu nama sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat.
“Tidak akan ada itu calon tunggal, meski sejak KLB ini dicetuskan, tokoh pertama yang akan diangkat sebagai ketua umum itu adalah Pak Moeldoko. Tetapi kami membuka pintu selebar-lebarnya siapapun yang mau. Termasuk juga Ibu Hajjah Isnaini ketua Partai Emas, beliau juga berminat. Jadi tergantung peserta kongres mau memilih siapa,” ujar Max Sopacua ketika ditemui di lokasi KLB.
Mantan anggota DPR RI dua periode ini mengatakan, pengajuan calon tunggal bukanlah hal yang bagus dalam satu proses pemilihan, karena menutup peluang orang lain. Dan ini menurutnya terjadi pada kongres-kongres sebelumnya. “Kalau semua menyetujui, akan dihitung suara. Suara terbanyak akan menjadi pemenang, bukan soal aklamasi atau tidak,” ujar Max.
Dijelaskan Max, sejauh ini persiapan KLB sudah mencapai 99 persen. Sementara 1 persen lainnya tinggal menunggu pembukaan KLB dimulai.
“Sejauh ini peserta sudah pada hadir, dihitung dengan para peninjau yang memiliki hak suara dan memiliki hak bicara sudah 1200 orang atau mencapai 2/3. Artinya sudah memenuhi persyaratan,” sebut Max.
Suarya Paloh Prihatin
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh ikut prihatin terhadap masalah yang menimpa Partai Demokrat. Menurut dia, sudah hampir dua pekan lebih, berbagai media menyajikan berita dan cerita tentang kemelut yang melanda Partai Demokrat.
“Partai yang pernah memenangkan salah satu momentum pemilu nasional kita. Partai yang pernah menjadi fenomena dalam kehidupan politik nasional kita,” terang dia dalam keterangan resminya.
Surya mengatakan, semua pihak tentu amat menyayangkan atas apa yang akhir-akhir ini terhadap Partai Demokrat. Kemelut yang terjadi cukup mengagetkan banyak pihak dan kalangan yang mungkin tidak pernah diduga sama sekali. Kemelut yang semestinya bisa diurai masalahnya untuk kemudian dicari benang merah atau titik temunya agar jalannya roda organisasi dan kerja-kerja politik partai bisa terus berlanjut dengan baik.
Bagaimana pun, kata dia, Demokrat adalah partai yang telah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi Indonesia. Menurutnya, partai politik adalah satu pilar utama demokrasi di antara berbagai pilar lainnya. Sebagai organisasi politik, Demokrat memiliki kedaulatannya.
“Oleh karena itu, jangan sampai masalah atau kemelut yang terjadi tidak mengindahkan norma dan kewibawaan partai,” tuturnya.
Partai Nasdem menyatakan keprihatinan yang mendalam atas kemelut yang terjadi atas Partai Demokrat. Surya berharap segala kemelut dan masalah yang menyertainya bisa segera diselesaikan dengan baik, elegan, dengan tetap menjaga kehormatan partai. “Kita berharap Partai Demokrat bisa melalui semua cobaan ini dengan baik. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua dari perpecahan,” tegasnya.
Terkait izin penyelenggaraan KLB di kepolisian, Polri memastikan bahwa tidak mengeluarkan izin keramaian untuk acara tersebut. ”Tidak keluarkan izin untuk acara,” papar Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono, kemarin.
Walau tanpa izin, Polri tidak memastikan soal kemungkinan membubarkan acara yang potensial membuat kerumunan tersebut. Argo menuturkan, dari kepolisian tidak merekomendasikan kegiatan tersebut. Kalau untuk protokol kesehatan koordinasi dengan satgas Covid 19 Sumut. ”Kami berupaya mencegah terjadinya konflik serta memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum,” tuturnya.
Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono menuturkan, polda akan melakukan pemantauan terhadap jalannya KLB di tengah pandemi Covid 19. ”Polda pantau kondisinya,” terangnya, kemarin.
Gubsu Perintahkan
Satgas Bubarkan
Polemik KLB Partai Demokrat yang diduga ilegal di The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, mendapat respons dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Kata Edy Rahmayadi yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, ia telah memerintahkan tim satgas untuk mendatangi Hotel The Hill, tempat lokasi KLB tersebut. Instruksi itu dilakukan untuk mengecek ada tidaknya izin KLB Partai Demokrat di lokasi tersebut.
Apalagi saat ini masih masa pandemi Covid-19, dilarang bagi siapa saja untuk berkerumun di suatu lokasi yang dapat menimbulkan klaster baru.
“Nanti saya cek kepada satgas. Kalau di satgas bilang tidak ada (izin) kita usir. Wartawan beri tahu itu, hei tidak ada kegiatan tak berizin di sini,” tegasnya menjawab wartawan usai acara sosialisasi tentang vaksinasi Covid-19 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Jumat (5/3).
Gubsu menyebut ada atau tanpa perintah dirinya, Satgas Covid-19 Sumut wajib turun ke lokasi. Karena sudah menjadi tugas satgas untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sumut.
“Pasti (satgas) otomatis itu, begitu dengar datang. Satgas itu berkuasa. Wartawan pun perlu datang ke sana siapkan mobil,” katanya.
Begitupun Edy menekankan lagi, sikap tegas ini bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi Covid-19 di Indonesia terkhusus Sumut, bisa segera teratasi.(prn/eb/lum/idr/ris/jpg/nda/ted)
Laporan JPG, Jakarta
