JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Surat instruksi kepada seluruh kader terkait Pilkada DKI dikeluarkan oleh DPP PDI Perjuangan. Di antara isi surat tersebut adalah perintah agar kader tidak mengeluarkan pernyataan atau manuver terkait Pilkada DKI yang dapat menyebabkan polarisasi dan menegaskan bahwa pencalonan gubernur jadi domain dari DPP.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, perintah tersebut bisa dimaknai PDIP ingin menjaga situasi tetap kondusif. Namun, lanjutnya, bisa juga diartikan PDIP ingin semua kader yang sudah terlanjur menyerahkan dukungan KTP kepada calon incumben, Basuki T Purnama alias Ahok, untuk mencabutnya.

"Ya, itu sangat bisa diartikan supaya kader mencabut dukungan," kata Ray di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/3/2016).

PDIP pun, menurutnya, jelas ingin buru-buru menutup celah manuver kader sebelum DPP mengambil keputusan. Pasalnya, besar kemungkinan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak akan satu perahu dengan Ahok di Pilkada.

Terlebih lagi, belakangan muncul pernyataan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa majunya Basuki (Ahok) sebagai bakal calon gubernur dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi.

"Akibat pernyataan deparpolisasi berdampak panjang, itu mau di-recovery kembali, disolidkan. Yang sudah ke Ahok ingin dikembalikan ke pangkuan PDIP," ungkapnya. (dil)

Sumber: JPNN

Editor: Hary B Koriun