JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pengamat politik dari Aukflarung Institute Dahroni Agung Prasetyo mengapresiasi PDI Perjuangan yang bisa menyusung daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilu 2019 tanpa mengusung figur yang pernah menjadi napi korupsi. Menurut Dahrono, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga tegas terhadap kadernya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap.
“Jika ada kader di-OTT, PDIP langsung melakukan pemecatan seketika. Bukan sekadar omongan, karena seketika juga pemberhentian dilakukan dan suratnya pun disampaikan ke publik. Jadi tak asal klaim saja," kata Dahroni, Senin (10/9).
Sebelumnya, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay membeber data tentang mantan napi korupsi yang bisa menjadi caleg. Berdasar catatan Hadar, setidaknya ada 34 caleg mantan napi korupsi yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Merujuk data yang dikumpulkan Hadar, Gerindra menjadi partai yang mengusung caleg berlatar belakang napi korupsi paling banyak, yakni lima orang. Selanjutnya PAN dan Golkar masing-asming 4 caleg.
Sedangkan PKPI, Hanura dan Partai Berkarya masing-masing 3 caleg. Adapun Nasdem, Perindo, Garuda dan Partai Demokrat masing-masing 2 caleg. Untuk PKS dan PBB masing-masing 1 caleg.
Dahroni menyebut ketegasan PDIP untuk tidak mengusung caleg berlatar belakang napi korupsi perlu menjadi catatan publik. Bahkan, PDIP juga cekatan melakukan pergantian antar-waktu (PAW) terhadap kadernya di DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka suap sehingga dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Silahkan saja dibandingkan dengan partai lain. Buka saja catatan, apakah mereka melakukan langkah sama dengan PDIP," kata Dahroni.
Dalam catatan Dahroni, PDIP sudah melakukan bersih-bersih sejak rapat kerja nasional (rakernas) di Bandung pada 2011. Dalam forum itu pula Megawati mencanangkan PDIP sebagai partai pelopor dalam pemberantasan korupsi.
“Maka tak heran bila PDIP tak pernah terkena stigma, sebut saja seperti Partai Demokrat yang sampai sekarang belum bisa lepas dari kasus menyangkut Nazaruddin," ulas Dahroni.
Hal lain yang juga patut diapresiasi adalah cara PDIP menyaring bakal caleg. Bahkan, ada proses administrasi, psikotes hingga wawancara mendalam.
