JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rencana DPR RI menetapkan Ade Komarudin (Akom) sebagai pengganti Setia Novanto untuk menduduki kursi Ketua DPR besok (11/1) bisa tertunda. Pasalnya, suara fraksi di parlemen belum bulat. Bahkan, ada beberapa di antaranya yang meminta sidang penentuan Ketua DPR ditunda.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hendrawan Supratikno salah satu pihak yang meminta agar penetapan tersebut diundur. Dia beralasan, legalitas partai Golkar sebagai partai pengusung Akom masih bermasalah.
“Lebih baik ditunda dulu karena DPP Golkar tidak mempuyai SK, baik itu kubu Aburizal maupun kubu Agung Laksono,” ujarnya usai diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta Sabtu (9/1).
Karena itu, Hendrawan juga mempertanyakan keputusan pimpinan DPR yang memproses surat rekomendasi pengganti Setnov. “Seharusnya pimpinan DPR tidak memproses surat masuk penganti Novanto, karena hal ini akan membuat kegaduhan di DPR,” kata anggota Komisi IX itu menambahkan.
Terlebih, pimpinan DPR menerima dua surat rekomendasi dari kedua kubu Golkar yang berselisih. Yakni kubu Aburizal Bakrie yang mengusulkan Ade Komarudin, dan kubu Agung Laksono yang menjagokam Agus Gumiwang.
Disinggung soal wacana kocok ulang pimpinan DPR, PDIP mengaku membuka peluang hal tersebut.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan kadernya tidak akan datang dalam rapat penetapan besok. Tangan kanan Megawati itu beralasan, prosesi penetapan itu berbenturan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas). “Bahwa pada tanggal tersebut, seluruh fraksi PDIP menjadi peserta aktif di dalam Rakernas,” kata Hasto di Gedung PBNU Jumat malam.
Hal senada diungkapkan Ketua DPP Partai Hanura, Syarifuddin Sudding. Menurutnya, persoalan internal di Partai Golkar harus selesai terlebih dahulu. Apalagi dari daftar nama yang diterima, kedua kubu saling mengusulkan jagoan masing-masing. “Jadi saya kira harus diselesaikan di internal dulu, biar tidak gaduh,” ujarnya saat dihubungi.
Menanggapi hal tersebut, wakil ketua DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya bersikap fleksibel. Jika yang menjadi alasan adalah adanya acara Rakernas PDIP, pihaknya siap menunda. “kalau karena ada acara dari sebuah partai besar tidak masalah,” ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.
Namun, lanjutnya, apabila penundaan disebabkan rasa keberatan PDIP atas status legalitas Partai Golkar, dia menolaknya. Sebab menurutnya, PDIP tidak memiliki wewenang untuk menentukan status partai.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto berpendapat berbeda. Menurutnya, penetapan ketua DPR yang sudah dijadwalkan tetap dilaksanakan. “Agar DPR bisa segera bekerja, tidak tertunda-tunda lagi,” ujarnya.(far/jpg)
