RIAUPOS.CO - Deklarasi Cak Imin sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 selesai pukul 15.24 di Hotel Majapahit, Sabtu (9/2). Hingga deklarasi usai, partai yang hadir hanya Nasdem dan PKB. Partai Demokrat telah terlebih dahulu menyatakan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang digawangi Nasdem-PKS-Demokrat. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak terlihat sama sekali. Bahkan atribut partai di luar Hotel Majapahit Surabaya juga tidak ada berkibar bendera PKS.
Ketika ditanya mengenai absennya PKS dalam deklarasi, Anies Baswedan bungkam.
”Kita akan fokus ke depan bersama untuk perubahan bagi Indonesia,” kata Anies.
Sesi wawancara bersama Anies dan Cak Imin hanya berlangsung dua menit kurang. Tak satu pun pertanyaan terkait PKS yang dijawab, baik oleh Anies atau Cak Imin.
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menuturkan, dirinya optimistis ketika KPU sudah membuka pendaftaran Capres dan Cawapres 2024, Anies Baswedan dan Cak Imin adalah orang pertama yang datang.
”Saya sudah yakin dengan keduanya. Dan saya optimistis untuk 2024 kepada Anies Baswedan dan Cak Imin,” tambah Surya Paloh.
PKS Tunggu Majelis Syura
Kendati tidak hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin, PKS menyatakan tetap bergabung dalam KPP. Namun, terkait dukungan kepada Muhaimin sebagai cawapres Anies, PKS menunggu keputusan majelis syura. ’’Karena sesuai AD/ART kami, keputusan penting harus diputuskan lewat mekanisme itu,’’ ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers di kantor DPP PKS, Sabtu (2/9).
Sidang majelis syura sebelumnya baru menyepakati Anies sebagai capres yang diusung PKS. Belum ada pembahasan mengenai Muhaimin sebagai pendamping Anies. Syaikhu juga menyikapi retaknya koalisi setelah Demokrat menarik dukungan. PKS berharap Demokrat tetap bergabung dalam koalisi untuk menyambut Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS yang juga juru bicara partai Al Muzammil Yusuf meminta ketidakhadiran elite PKS dalam deklarasi Anies-Muhaimin tidak perlu dibesar-besarkan.
’’Ketidakhadiran kami juga tidak mengurangi apa-apa,’’ paparnya.
Meski begitu, dia menyayangkan perubahan politik yang terjadi secara cepat setelah Nasdem menggandeng PKB. Andai bergabungnya PKB dalam koalisi dilakukan dengan lebih smooth, dia yakin ketegangan politik saat ini bisa dihindari.
’’Namun, sudah takdirnya. Kalau menyesali, iya,’’ katanya.
Sikap PBNU
Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Yahya Cholil Staquf memastikan bahwa tidak ada cawapres atas nama NU. Gus Yahya –sapaannya– menuturkan bahwa dirinya sudah berkali-kali menyebutkan hal itu.
’’Tidak ada pula restu dari kiai sepuh NU untuk mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Tidak ada pembicaraan soal capres di PBNU,’’ terangnya dalam konferensi pers di gedung PBNU kemarin.
Bila ada warga NU yang menjadi kontestan pada Pemilu 2024, semua itu di luar domain PBNU. ’’Silakan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi, jangan atas nama NU,’’ paparnya.
Dia mengatakan, NU memiliki basis massa yang luas. Survei terakhir bahkan menyebut, 59 persen populasi muslim Indonesia mengaku sebagai warga NU. Selain itu, warga NU sangat cerdas dan terdidik. ’’Tidak lagi ber-mindset seperti kerbau yang dicocok hidungnya, lalu ikut dan gampang ke mana saja,’’ tegasnya.
Bahkan, bila ada kumpul-kumpul sekian kiai untuk mendukung calon tertentu, warga NU tidak akan mudah terpengaruh. Menurut Gus Yahya, warga NU sudah memiliki pilihan masing-masing. ’’Kalau ada aktor rusak-rusakan, ya jangan dipilih,’’ tuturnya. Dia yakin warga NU sudah mengetahui siapa calon yang layak dan tidak layak. Tidak perlu ada yang mengajari untuk memilih siapa. ’’Tidak ada yang bisa menempatkan dirinya seakan-akan wakil NU,’’ tegasnya.
