JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kekhawatiran yang disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal chaos politik jika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Megawati, pemilu legislatif sudah bukan barang baru lagi sehingga mekanismenya sudah mudah dipahami.
"Jangan lagi kita melihat pemilu seperti barang baru. Maksud saya tu begini kan ada tu komen-komen yang mengatakan sepertinya ada chaos. Saya lalu berpikir mereka sendiri yang mengatakan begitu," kata Megawati usai melakukan pertemuan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).
Megawati menegaskan, Indonesia tidak akan chaos hanya karena sistem pemilu. Sebab, sudah mempunyai pengalaman berkali-kali menyelenggarakan pemilu.
“Karena bagi kami tidak terjadi chaos karena bagi kami melihat sudah beberapa kali pemilu, pertama itu 1955. Jadi bukan barang baru. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu maunya seperti apa," ucap Megawati.
Sebelumnya, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons cuitan yang diunggah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana. Sebab, Denny menyebut MK akan memutuskan pemilu legislatif (Pileg) menggunakan sistem proporsional tertutup.
SBY menyatakan, pernyataan Denny Indrayana itu sangat menarik. SBY juga khawatir, Partai Demokrat akan diambil alih Moeldoko melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).
"Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yang digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko," ungkap SBY dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Ahad (28/5).
SBY mempertanyakan, apakah ada kegentingan yang memaksa, sehingga sistem pemilu diganti dari proporsional terbuka menjadi sistem pemilu proporsional tertutup. Terlebih saat ini, proses pemilu 2024 tengah berjalan.
"Proses pemilu sudah dimulai? Ingat, daftar caleg sementara baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik," cetus SBY.
"Pertanyaan kedua kepada MK, benarkah UU sistem pemilu tebuka bertentangan dengan konstitusi? Sesuai konstitusi, domain dan wewenang MK adalah menilai apakah sebuah UU bertentangan dengan konstitusi, bukan menetapkan UU mana yang paling tepat," tegas SBY.
SBY menyebut, jika tidak memiliki argumentasi kuat bahwa sistem pemilu terbuka bertentangan dengan konstitusi, yang kemudian diganti menjadi tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. SBY meminta, pemangku kepentingan memiliki kredibilitas dan integritas.
"Ingat, semua lembaga negara termasuk Presiden, DPR dan MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat," ucap SBY.
SBY pun menegaskan, sesungguhnya penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden dan DPR punya suara tentang hal ini.
"Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar," ujar SBY.
SBY mengutarakan, jika sistem pemilu diubah maka akan menjadi persoalan serius. Ia khawatir akan mengganggu proses tahapan Pemilu 2024.
"Pandangan saya, untuk pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Setelah pemilu 2024, Presiden dan DPR duduk bersama untuk menelaah sistem pemilu yang berlaku, untuk kemungkinan disempurnakan menjadi sistem yang lebih baik. Dengarkan pula suara rakyat," pungkas SBY.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
